KENDAL, Lingkarjateng.id – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Kendal, Alfebian Yulando, mendorong desa membuka ruang komunikasi dalam mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia.
Febi menyampaikan bahwa desa merupakan ruang terdekat antara pemerintah dan masyarakat sehingga perannya penting dalam memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan yang adil, setara, dan tanpa diskriminasi.
“Apapun yang ada di desa itu semuanya menyangkut persoalan hak asasi manusia. Maka, saya berharap apabila masyarakat merasakan masih banyak kekurangan, bisa disampaikan kepada kepala desa, bisa juga kepada saya. Terutama berkaitan dengan pelayanan yang inklusif dan setara untuk semuanya,” ujarnya dalam keterangan yang diterima pada Kamis, 19 November 2026.
Selain itu, keterbukaan pemerintah desa terhadap masukan hingga dalam pelayanan merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berperspektif HAM.
“Sebab, desa sadar HAM bukan sekadar desa yang memahami hak setiap warga tetapi juga desa yang mampu menghadirkan keadilan, membuka ruang partisipasi, dan memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh hak serta pelayanan,” tegas Febi.
Penggerak HAM Desa Brangsong, M. Lukluk Atsmara Anjaina, menyebut Desa Sadar HAM merupakan ikhtiar bersama untuk membangun pemahaman masyarakat mengenai hak dasar yang melekat pada setiap manusia.
“Desa Sadar HAM ini sebagai ikhtiar bersama dalam membangun kesadaran masyarakat berkaitan dengan hak asasi yang melekat dalam diri setiap orang. Sebagai Penggerak HAM Desa Brangsong, tentu saya memiliki tanggung jawab moral untuk mendampingi pemerintah desa dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Desa Brangsong yang inklusif dan sadar Hak Asasi Manusia,” ujarnya.
Menurutnya, mewujudkan desa sadar HAM tidak cukup hanya melalui sosialisasi. Diperlukan pendampingan, kolaborasi, serta praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk memperkuat kepedulian terhadap kelompok rentan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
Sementara itu, Kepala Desa Brangsong, Moh. Asnawi, menyatakan pemerintah desa terbuka terhadap berbagai masukan dan saran masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan.
“Kami terbuka dengan seluruh masukan dan saran dari masyarakat. Apabila terdapat kendala dan permasalahan, disampaikan kepada desa, boleh menghubungi saya atau langsung datang ke balai desa,” tuturnya. (adv)
Jurnalis: Anik Kustiani
Editor: Ulfa































