PEKALONGAN, Lingkarjateng.id – Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, mengingatkan pentingnya menjaga persatuan masyarakat setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Pesan tersebut disampaikan Abdul Munir saat mendampingi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pekalongan meninjau pelaksanaan Pilkades di Desa Ketitang Kidul, Kecamatan Bojong, Rabu, 18 November 2026.
Menurutnya, pemimpin yang terpilih harus dapat diterima masyarakat serta memiliki komitmen untuk membangun desa dan memperkuat demokrasi. Karena itu, perbedaan pilihan selama proses pemilihan tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk kembali bersatu.
Di sisi lain, Abdul Munir mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam Pilkades Ketitang Kidul. Berdasarkan catatan sementara saat peninjauan, tingkat kehadiran pemilih telah mencapai 60 persen. Ia menilai capaian tersebut cukup membanggakan.
Ia juga berharap pelaksanaan Pilkades ke depan semakin kompetitif dan demokratis. Salah satunya dengan meningkatkan minat masyarakat untuk berpartisipasi sebagai calon kepala desa sehingga tidak muncul calon tunggal.
Terkait isu politik uang dan serangan fajar, Abdul Munir menyebut belum menerima laporan resmi mengenai praktik tersebut. Namun, ia menilai perlu ada pemahaman yang tepat mengenai tradisi, tasyakuran, maupun pemberian ganti uang kerja agar tidak disamakan dengan praktik membeli suara.
“Kalau membeli suara, itu memang tidak boleh,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa kepala desa (kades) terpilih memiliki tanggung jawab untuk menjadi pemimpin seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok yang memberikan dukungan saat pemilihan.
“Harapannya, yang terpilih adalah pemimpin yang bisa diterima masyarakat, bisa membangun desanya, membangun demokrasi, kemudian mampu merangkul semua pemilih, baik yang mendukung maupun yang tidak,” pungkasnya.
Jurnalis: Fahri Alakbar
Editor: Muslichul Basid































