PEKALONGAN, Lingkarjateng.id – Kondisi jalan rusak di Kabupaten Pekalongan masih menjadi persoalan serius. Dari total panjang jalan kabupaten sepanjang 697,896 kilometer (km), sekitar 14,24 persen atau 99,554 kilometer tercatat dalam kondisi rusak berat, sementara 6,7 persen atau 46,832 kilometer mengalami rusak ringan. Artinya, total jalan rusak masih sepanjang 146,386 kilometer.
Data tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 di Aula Setda Kabupaten Pekalongan, Selasa, 31 Maret 2026.
Munir menegaskan, besarnya tingkat kerusakan jalan tidak sebanding dengan kemampuan anggaran daerah untuk melakukan perbaikan.
“Kalau semua itu ingin kita perbaiki supaya kondisi jalan menjadi baik, tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit,” ujarnya.
Ia menyebut, alokasi anggaran untuk pemeliharaan dan peningkatan jalan setiap tahun hanya sekitar Rp5 miliar. Bahkan pada tahun 2026, realisasi anggaran baru mencapai sekitar Rp2 miliar.
Keterbatasan material, serta tenaga pelaksana membuat sejumlah program perbaikan yang ditargetkan selesai H-3 Lebaran belum dapat dijalankan secara optimal. Akibatnya, hingga saat ini masih terdapat ruas jalan yang belum terselesaikan.
Menurut Munir, kondisi tersebut menjadi catatan penting dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan.
Karena itu, DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong agar tahun 2027 dapat dijadikan sebagai tahun infrastruktur, dengan fokus pada percepatan perbaikan jalan.
“Ini menjadi catatan penting. Tahun 2027 kita dorong sebagai tahun infrastruktur, sehingga harus disiapkan dan direncanakan dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan Sukirman, menyampaikan melalui Zoom tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 tahun kedua RPJMD mengusung “Penguatan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Optimalisasi Potensi Daerah untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”.
Menurutnya, penguatan infrastruktur dasar menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
“Kalau infrastruktur dasar bagus, insyaallah pertumbuhan ekonomi kita bisa terus berkembang dan maju,” ujarnya.
Sukirman menjelaskan, pemerintah daerah telah mulai melakukan penataan dan evaluasi program infrastruktur sejak 2026 melalui APBD. Langkah ini menjadi fondasi untuk realisasi program yang lebih konkret pada 2027.
Ia bahkan menegaskan tahun 2027 akan dicanangkan sebagai “tahun infrastruktur”, dengan fokus utama pada perbaikan jalan yang selama ini menjadi aspirasi masyarakat.
Meski demikian, ia mengakui keterbatasan fiskal daerah sehingga dibutuhkan inovasi dan kolaborasi dari seluruh pihak.
“Kami juga berharap dukungan dari Ketua DPRD beserta seluruh anggotanya. Forum Musrenbang ini membuka ruang seluas-luasnya bagi peserta untuk menyampaikan persoalan di masyarakat agar menjadi daftar inventaris program yang akan kita eksekusi dengan skala prioritas,” pungkasnya.
Jurnalis: Fahri Akbar
Editor: Rosyid
