SEMARANG, Lingkarjateng.id – Ratusan buruh Federasi Pekerja Serikat Indonesia Perjuangan (FPSIP) Jawa Tengah serta Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJT) kembali menggelar unjuk rasa di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (30/11). Mereka meluapkan kekecewaan karena Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah (UMP Jateng) 2022 menjadi UMP Jateng 2022 terendah se-Indonesia.
Dalam aksinya, serikat buruh dari berbagai daerah menuntut kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2022 naik sebesar 16 persen.
Ketua FPSIP Jateng, Karman menyampaikan, besaran upah di wilayah Jateng dinilai paling rendah se-Indonesia. Sebab itu, Karman mendorong dan mendesak pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan upah buruh.
“Maka Ganjar Pranowo pantas mendapatkan predikat Gubernur penetapan upah terendah di Indonesia,” tegasnya.
Karman mengungkapkan, kesejahteraan buruh juga akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daya beli masyarakat. Alhasil, akan terjadi simbiosis mutualisme antar-perusahaan dan pekerja.
Ratusan Buruh Geruduk Kantor Gubernur, Desak Ganjar Naikkan UMP Jateng 2022
“Selain itu, perusahaan sampai hari ini eksis dan masih jalan ekspornya tidak ada salahnya untuk segera ditetapkan upah di Jateng 2022 sebesar 16 persen di 35 kabupaten kota,” ungkapnya.
Saat ditanya apabila tuntutan tidak diterima oleh Ganjar Pranowo, Karman menegaskan, ia bersama rekan-rekan buruh lainnya mengancam akan menginap di Gedung Pemprov Jateng.
“Untuk itu, Ganjar harus segera tetapkan UMK sesuai kebutuhan para buruh, yang menentukan nasib kita satu tahun ke depan. Kalau tidak kami akan tidur di Gubernuran,” ancamnya.
Hal senada juga terlontar dari mulut Ketua Umum Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJT), Karmanto. Ia menyampaikan, pihaknya menuntut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo selaku pemangku kebijakan atas penetapan upah untuk mendengarkan aspirasi rakyat.
Menurutnya, UMP yang sudah ditetapkan tanggal 20 November kemarin, sebesar Rp1.813.000 membuat Ganjar Pranowo mendapatkan predikat Gubernur penetapan upah terendah di Indonesia.
Apabila tuntutan buruh tidak dipenuhi, pihaknya berencana akan masuk dan bermalam di Kantor Gubernur. “Kami tidak main-main, karena ini adalah nasib kami,” tegas Karmanto. (Lingkar Network | Koran Lingkar Jateng)
