SEMARANG, Lingkarjateng.id – Pemerintah memetakan puluhan titik rawan kemacetan dan bencana di jalur nasional wilayah Jawa Tengah menjelang arus mudik lebaran 2026. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan serta potensi gangguan akibat cuaca ekstrem yang diperkirakan masih terjadi pada periode tersebut.
Berdasarkan pendataan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah–DI Yogyakarta, terdapat 46 titik rawan kemacetan dan 23 titik rawan bencana di jalur nasional Jawa Tengah.
Kepala BBPJN Jateng–DIY, Moch Iqbal Tamher, menjelaskan titik kemacetan tersebar di jalur pantura, jalur tengah, hingga jalur selatan. Titik-titik tersebut umumnya berada di sekitar pasar tradisional, perlintasan sebidang kereta api, simpang padat kendaraan, serta akses keluar-masuk jalan tol.
“Seluruh titik sudah kami petakan. Personel dan peralatan kami siapkan agar potensi hambatan arus mudik bisa diminimalkan,” ujarnya saat keterangan pers Kesiapan Jalur Lebaran 2026 di kantor BBPJN Jawa Tengah–DI Yogyakarta, Kabupaten Semarang, Jumat, 27 Februari 2026.
Iqbal menyebut jalur Pantura menjadi perhatian utama karena menjadi koridor strategis pergerakan kendaraan jarak jauh dari barat ke timur Pulau Jawa, termasuk angkutan logistik dan bus antarkota.
Selain potensi kepadatan lalu lintas, BBPJN juga mengidentifikasi 23 titik rawan bencana yang terdiri atas 14 titik rawan banjir dan sembilan titik rawan longsor.
Beberapa ruas yang berpotensi terdampak banjir antara lain Jalan Kaligawe Semarang, ruas Sayung di perbatasan Semarang–Demak, Jalan Walisongo, serta ruas Kendal di jalur Pantura.
Genangan juga berpotensi terjadi di Pemuda Brebes, Prupuk–Batas Kabupaten Tegal/Banyumas, Sidareja–Simpang 3 Jeruklegi, Sampang–Buntu, Klampok–Banjarnegara, Lingkar Selatan Klaten, hingga Palur–Sragen. Sebagian besar ruas tersebut berada di dataran rendah dan memiliki riwayat terdampak hujan lebat maupun rob.
Adapun titik rawan longsor tersebar di jalur selatan dan kawasan perbukitan, seperti Batas Jawa Barat–Karangpucung–Wangon, Ajibarang–Wangon, Wangon–Batas Banyumas/Cilacap, Patikraja–Rawalo, hingga Batas Kota Banjarnegara–Wonosobo.
Menurut Iqbal, kondisi tanah yang labil dan kontur wilayah berbukit menjadi faktor utama risiko longsor, terutama saat intensitas hujan meningkat.
Untuk mendukung kelancaran arus mudik, BBPJN menyiapkan 18 posko Lebaran di berbagai jalur nasional Jawa Tengah. Posko ditempatkan di koridor strategis, mulai dari Pantura barat hingga jalur selatan.
Di Pantura barat, posko berada di ruas Batas Kabupaten Tegal/Kabupaten Brebes–Prupuk dan Batas Kabupaten Tegal–Kabupaten Pemalang. Sementara di Pantura tengah dan timur, posko disiagakan di Alas Roban, Jalan Walisongo, ruas Batas Kota Semarang–Batas Kota Demak (KM 13+700), Batas Kabupaten Kudus/Pati–Simpang 3 Lingkar Pati (KM 66+300), serta Pemuda Rembang (KM SMG 113+100).
Untuk jalur tengah dan selatan, posko ditempatkan di ruas Bawen–Batas Kota Salatiga, Kartosuro–Batas Kota Klaten, Purwokerto–Patikraja, Klampok–Banjarnegara, hingga Wawar–Congot.
“Posko ini kita siagakan untuk mempercepat penanganan di lapangan, terutama di titik-titik rawan kepadatan dan gangguan,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memastikan kesiapan daerahnya menyambut arus mudik dan balik Lebaran 2026. Ia menegaskan Jawa Tengah merupakan simpul utama perlintasan nasional sehingga kesiapan infrastruktur harus optimal.
Berdasarkan proyeksi Kementerian Perhubungan, diperkirakan 17,7 juta orang akan masuk ke Jawa Tengah selama periode Lebaran 2026. Secara nasional, Jawa Tengah menjadi provinsi tujuan favorit dengan estimasi pergerakan mencapai 38,71 juta orang.
“Kita mempunyai jalan hampir 2.200 kilometer yang menjadi kewenangan provinsi. Tingkat kemantapan jalan provinsi 94 persen. Tahun 2026 fokus pada perawatan,” ujarnya.
Luthfi juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem menjelang arus mudik dan balik. Menurutnya, sejumlah bencana yang terjadi belakangan ini di Jawa Tengah berkaitan dengan faktor cuaca, sehingga diperlukan koordinasi lintas sektor untuk meminimalkan dampaknya.
Sumber: Humas Pemprov Jateng
Editor: Rosyid
