SEMARANG, Lingkarjateng.id – DPRD Jawa Tengah bersama sejumlah oraganisasi mahasiswa bahas isu-isu krusial masyarakat, diantaranya upah minimum provinsi (UMP) dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jateng.
Audiensi bersama perwakilan Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), serta beberapa organisasi lainnya berlangsung di Kantor DPRD Jateng pada Rabu, 10 September 2025.
Ketua DPRD Jateng, Sumanto, menegaskan pihaknya akan memperjuangkan aspirasi-aspirasi yang disampaikan.
Terkait sektor ketenagakerjaan, Sumanto menyampaikan bahwa pemenuhan kebutuhan minimum bagi buruh harus menjadi prioritas.
“Kita akan perjuangkan karena itu menjadi hak buruh. Jawa Tengah jangan hanya dikenal UMP-nya murah, tapi harus ada solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan buruh,” tegasnya.
Pihaknya juga merespons masukan dari mahasiswa yang mengingatkan anggota DPRD Jateng memberikan teladan tidak hidup bermewah-mewahan.
“Lihat penampilan kami, kan sederhana. Kita harus memberikan teladan, apalagi banyak masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus. Setiap tahun kita juga menganggarkan program bantuan 17 ribu RTLH yang didukung pemerintah pusat,” ungkapnya.
Kemudian ihwal polisi menahan sejumlah mahasiswa usai aksi demo beberapa waktu lalu juga disinggung pada audiensi.
Sumanto berharap kepolisian dapat memberikan perhatian khusus, termasuk menjamin keamanan demonstran di lapangan.
“Kalau soal jaminan keamanan, itu memang tugas polisi. Demonstran harus dijaga agar tidak ada penyusup yang bisa memicu kerusuhan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua PMKRI Jateng-DIY, Natael Bremana, menyoroti rendahnya UMP Jawa Tengah yang berada di peringkat bawah dibanding provinsi Jawa, DIY, dan Bali.
Menurutnya UMP Jateng tidak sebanding dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Tengah yang nilainya tinggi.
“Data BPS bisa dicek, PAD dan APBD Jateng lebih tinggi, bahkan dari Jawa Barat. Seharusnya UMP bisa lebih baik. Kami menargetkan UMP minimal Rp2,7 hingga Rp3 juta,” tegas Natael.
Jurnalis: Rizky Syahrul
Editor: Ulfa
