KUDUS, Lingkarjateng.id – Kegiatan Rapat Paripurna terkait penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus Tahun Anggaran 2023 diadakan di Ruang Rapat Paripurna Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus, Senin, 25 Maret 2024.
Ketua DPRD Kabupaten Kudus H. Masan, SE., MM., pun mengevaluasi terkait realisasi penyerapan anggaran dalam LKPJ Pemkab Kudus tahun anggaran 2023 yang disampaikan langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Kudus Muhamad Hasan Chabibie pada kesempatan tersebut.
Ia mengatakan, dalam LKPJ itu masih banyak anggaran yang belum terserap secara maksimal. Padahal, kata dia, realisasi pendapatan daerahnya mengalami kenaikan.
“Hasil pendapatan daerah kita naik tapi untuk belanja daerahnya kita turun. Artinya, anggaran realisasinya Silpanya banyak,” ucapnya.
Diketahui, total realisasi Pendapatan Daerah Pemkab Kudus pada Tahun 2023 lalu sebesar Rp 2.276.162.193.662 (Dua Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Seratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), atau tercapai 101,75 persen dari target yang direncanakan.
Rincian Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
Sedangkan untuk pelaksanaan Belanja Daerah pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 2.384.900.384.445 (Dua Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 90,85 persen.
Belanja Daerah tersebut dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer.
H. Masan, SE., MM., menuturkan, Pemkab Kudus juga perlu melakukan optimalisasi pendapatan walaupun capaiannya sudah di atas 100 persen. Terutama, perlu ada pembenahan terkait target yang harus lebih terukur.
“Kita melihatnya dari sisi pendapatan naiknya cukup besar, maka targetnya harus dibenahi supaya lebih terukur. Ketika targetnya terukur maka belanjanya banyak yang bisa diakomodir. Mengingat kondisi saat ini yang butuh belanja infrastruktur dan lainnya cukup banyak, sehingga kalau pendapatan targetnya disesuaikan tentunya ini bisa memuat belanja lebih optimal,” paparnya. (Lingkar Network | Nisa Hafizhotus Syarifa – Lingkarjateng.id)
