PEKALONGAN, Lingkarjateng.id – Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Pemali Jratun bersama Kelompok Tani Hutan (KTH) Banawa Sekar melaksanakan pemetaan sosial ekonomi masyarakat di Sekretariat KTH Banawa Sekar, Ekowisata Mangrove Mulyoasri, Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Kamis, 16 Juli 2026.
Kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk menyusun program rehabilitasi hutan dan lahan yang disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat setempat.
Anggota KTH Banawa Sekar, Ridho, mengatakan pemetaan sosial ekonomi dilakukan untuk menghimpun data dasar yang nantinya menjadi acuan dalam penyusunan program rehabilitasi kawasan mangrove sekaligus pemberdayaan masyarakat.
“Kemarin BPDAS Pemali Jratun datang ke sekretariat kami untuk melakukan pemetaan sosial ekonomi masyarakat. Tujuannya mencari data dasar supaya nanti program rehabilitasi hutan dan lahan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di sini,” ujar Ridho saat ditemui pada Sabtu, 18 Juli 2026.
Dalam forum tersebut, KTH Banawa Sekar memaparkan berbagai program yang telah dijalankan, mulai dari konservasi mangrove, pembibitan, penanaman, edukasi lingkungan, pengembangan ekowisata, hingga usaha produktif berbasis mangrove.
“Kami menyampaikan profil kelembagaan KTH Banawa Sekar beserta kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan. Tidak hanya soal penanaman mangrove, tapi juga pembibitan, edukasi lingkungan, pengembangan ekowisata, sampai produk-produk olahan mangrove yang menjadi sumber penghasilan masyarakat,” katanya.
Tim BPDAS juga mengidentifikasi potensi dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan.
Menurut Ridho, Ekowisata Mangrove Mulyoasri memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan sebagai kawasan konservasi, wisata edukasi, jasa lingkungan, sekaligus penggerak ekonomi masyarakat melalui produk olahan mangrove.
“Potensi yang kami miliki cukup banyak. Mangrove ini bukan hanya untuk menjaga lingkungan, tetapi juga bisa dikembangkan menjadi ekowisata, tempat pendidikan lingkungan, jasa lingkungan, hingga produk olahan yang memiliki nilai ekonomi,” ungkapnya.
Di sisi lain, sejumlah persoalan juga menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut, di antaranya abrasi, rob, banjir, keterbatasan infrastruktur pendukung, akses menuju kawasan, serta perlunya penguatan kelembagaan dan pemasaran produk masyarakat.
Ridho mengatakan seluruh peserta rapat sepakat bahwa pengelolaan kawasan mangrove membutuhkan sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga pemangku kepentingan lainnya agar pengembangan kawasan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Sebagai tindak lanjut, hasil pemetaan akan digunakan untuk melengkapi data sosial ekonomi masyarakat, menyusun rekomendasi pengembangan kawasan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, mengembangkan usaha ekonomi produktif berbasis mangrove dan ekowisata, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.
“Harapan kami, hasil pemetaan ini benar-benar menjadi dasar penyusunan program ke depan. Dengan data yang lebih lengkap dan dukungan semua pihak, pengembangan Ekowisata Mangrove Mulyoasri bisa berjalan lebih baik sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” pungkasnya.
Jurnalis: Fahri Akbar
Editor: Ulfa
