SEMARANG, Lingkarjateng.id – Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Perum Bulog dan didampingi oleh Kodam IV/Diponegoro serta pemerintah daerah, secara resmi meluncurkan Program Gerakan Pangan Murah Beras SPHP dan Bantuan Pangan Nasional bertempat di Kelurahan Ngemplak Simongan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, pada Kamis, 24 Juli 2025.
Kegiatan ini mengusung tema “TNI dan Bulog Bersinergi dalam Rangka Mewujudkan Swasembada Pangan melalui Program Gerakan Pangan Murah Beras SPHP.”
Kodam IV/Diponegoro turut berperan aktif sebagai pendamping dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Melalui jajaran teritorial di tingkat Kodim, Koramil, dan Babinsa, Kodam IV/Diponegoro mendukung kelancaran distribusi beras dan pengamanan pelaksanaan kegiatan agar berjalan tertib, aman, dan tepat sasaran.
Hal ini juga merupakan wujud nyata sinergi antara TNI AD dan instansi pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional dan membantu masyarakat secara langsung.
Dalam sambutannya, Pimpinan Bulog Wilayah Jawa Tengah, Kholisun, menyampaikan bahwa program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras telah resmi digulirkan secara nasional.
Program ini diharapkan mampu menekan fluktuasi harga beras sekaligus mendukung pelaksanaan program bantuan pangan beras yang juga mulai disalurkan secara serentak pada bulan Juli 2025.
Masyarakat kini dapat membeli beras SPHP di pasar-pasar dan titik Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan harga yang mengikuti ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024.
Adapun harga tersebut ditetapkan sebesar Rp 12.500 per kilogram untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.
Sementara itu, untuk wilayah Sumatera lainnya, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan, ditetapkan Rp 13.100 per kilogram, dan Rp 13.500 per kilogram untuk wilayah Maluku dan Papua.
Dengan harga tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengakses kebutuhan pokok beras dengan harga yang wajar dan terjangkau.
Selain itu, Perum Bulog juga mendapat mandat untuk menyalurkan total 3.348.210 ton bantuan pangan beras di wilayah Jawa Tengah.
Penyaluran telah dimulai sejak 15 Juli 2025 dan hingga saat ini telah mencapai progres sekitar 54 persen dari target.
Sinergi dengan TNI dan Polri disebut sebagai bagian penting dari strategi nasional untuk memastikan bahwa seluruh proses distribusi dapat berjalan adil, transparan, dan bebas dari praktik penyelewengan.
Sumber: Pendam IV/Diponegoro
Editor: Rosyid
