JAKARTA, Lingkarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) meraih peringkat pertama sebagai provinsi terbaik dalam pelaksanaan program penyediaan perumahan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia.
Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri PKP, Maruarar Sirait, kepada Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam acara peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2025 yang digelar di Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat, Senin, 25 Agustus 2025.
Maruarar menyebut bahwa capaian Jawa Tengah sangat menonjol, terutama dalam hal alokasi anggaran yang besar untuk sektor perumahan.
Tahun ini, Jawa Tengah mengalokasikan pembangunan dan perbaikan sebanyak 17.510 unit rumah, jauh melampaui Provinsi Aceh yang berada di posisi kedua dengan 3.114 unit, serta Jawa Timur di posisi ketiga dengan 2.110 unit.
“Terima kasih atas kerja kerasnya Pak Gubernur,” ujar Maruarar yang akrab disapa Ara.
Ia juga menambahkan bahwa pertumbuhan rumah subsidi di Jawa Tengah meningkat signifikan karena dukungan penuh dari kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi.
Menanggapi penghargaan tersebut, Gubernur Luthfi menyampaikan bahwa apresiasi dari Kementerian PKP menjadi semangat tambahan bagi pemerintah daerah, termasuk bupati/wali kota, serta seluruh dinas, dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelayanan penyediaan hunian layak.
“Jawa Tengah mendapatkan nomor satu karena (program) perbaikan rumah layak huni bisa bikin sekitar 17 ribu. Ini akan membantu sekali buat masyarakat kita yang miskin ekstrem,” ucapnya.
Menurut data Pemprov Jateng, hingga akhir 2024, provinsi ini masih menghadapi backlog perumahan sebesar 1.332.968 unit.
Jumlah tersebut terdiri dari 1.022.113 unit yang belum memenuhi standar kelayakan dan 310.855 unit yang belum dimiliki secara legal.
Untuk itu, Pemprov mengalokasikan 17.510 unit rumah dalam APBD 2025, yang terdiri atas 17.000 unit untuk renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, serta 510 unit rumah baru melalui skema bantuan sosial.
“Kita sudah anggarkan. Ini kita lakukan kerja-kerja kolaboratif, tidak hanya Dinas Perakim, tetapi juga kita gandeng dinas-dinas lain seperti tenaga kerja, sosial, dan lainnya,” ujar Luthfi.
Ia menegaskan bahwa penyediaan rumah layak huni merupakan bagian penting dalam strategi pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menambahkan bahwa capaian ini merupakan wujud nyata dari komitmen Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin dalam mendukung program pemerintah pusat.
“Ini juga menjadi bukti komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memberikan pelayanan dasar sektor perumahan,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa untuk mengatasi backlog dan meningkatkan ketersediaan rumah layak huni, Pemprov Jateng tidak bisa bekerja sendiri.
Menurutnya, diperlukan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan pemerintah kabupaten/kota dan pihak swasta melalui program CSR.
“Kurang lebih jumlah totalnya 26 ribuan, itu yang sudah diidentifikasi dan masih berkembang di lapangan, karena banyak pemangku kepentingan yang memberikan perhatian terkait layanan dasar perumahan ini,” jelas Boedyo.
Rinciannya, dari total tersebut, sebanyak 6.776 unit berasal dari alokasi pemerintah kabupaten/kota dan 2.067 unit berasal dari dukungan perusahaan melalui program CSR.
Sumber: Pemprov Jateng
Editor: Rosyid
