PATI, Lingkarjateng.id – Sejumlah kebijakan pemerintah akhir-akhir ini dirasa begitu mencekik rakyat. Bermula dari kebijakan minyak goreng, BBM, hingga kenaikan PPN yang berimbas ke banyak sektor. Karena itu, mahasiswa melakukan seruan aksi turun ke jalan untuk memprotes kebijakan pemerintah. Termasuk di antaranya mahasiswa Pati yang menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Pati, pada Senin pagi (11/4).
Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pati tersebut menggelar aksi damai sejak pukul 09.30 WIB, diawali dari depan kantor Bupati Pati yang kemudian berlanjut ke depan gedung DPRD Pati.
Koordinator aksi, Arif Suharyoso menyampaikan isi tuntutan mahasiswa kepada pemerintah. Pertama, menolak kenaikan harga BBM dan gas LPG. Kedua, menolak kenaikan harga bahan pokok. Ketiga, menolak kenaikan PPN. Keempat, menolak wacana penundaan pemilu.
Wakil Ketua DPRD Pati Nilai Kenaikan PPN Tidak Tepat
“Mayoritas rakyat Indonesia adalah kalangan menengah ke bawah. Kenaikan pajak, BBM, minyak goreng, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya sangat menyengsarakan rakyat. Kami di sini mewakili suara rakyat meminta dewan untuk mendengarkan aspirasi kami,” kata Arif di saat aksi.
Dalam aksi tersebut, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMII kompak untuk mengeruduk dan memaksa masuk ke gedung DPRD Pati karena hanya ada satu wakil rakyat yang keluar menemui mereka, yaitu Wakil Ketua II DPRD Pati, H. Hardi. Mereka mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan aspirasi mereka.
Tak puas hanya ditemui satu anggota dewan, para peserta aksi berteriak-teriak ingin ditemui para ketua fraksi yang duduk di kursi dewan. Massa demo baru puas setelah Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin keluar menemui dan mendengar tuntutan puluhan mahasiswa tersebut. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkarjateng.id)
