GROBOGAN, Lingkarjateng.id – Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah III-1 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Maruli Tua Manurung, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan untuk mengusut dugaan pungutan iuran kepada para peserta orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.
“Dalam hal ditemukan bukti yang memadai, agar dilakukan tindak lanjut sampai dengan pengenaan sanksi yang tegas sehingga memberikan efek jera,” tegas Maruli menanggapi isu pungutan liar (pungli) dalam kegiatan orientasi PPPK di Grobogan melalui keterangan tertulis pada Senin, 18 November 2024.
Selanjutnya, ia meminta Pemkab Grobogan untuk mempersiapkan setiap kegiatan dengan baik, termasuk dalam penganggarannya, sehingga dapat menghindari terjadinya potensi pungutan tidak resmi.
“Sudah disampaikan juga agar pemkab melalui inspektorat melakukan klarifikasi atau bentuk pengawasan lainnya terhadap dugaan pungutan iuran kepada para peserta Orientasi PPPK tahun 2024 di Grobogan,” kata Maruli.
Ia menyebut bahwa KPK akan terus mengingatkan dan memantau melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) agar kepala daerah, sekretaris daerah (sekda), inspektur, dan jajaran lainnya untuk terus melakukan upaya proaktif dalam mencegah terjadinya berbagai praktik tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Grobogan.
“Terutama berupa penerimaan suap, gratifikasi yang dianggap suap, ataupun pungutan liar dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM), termasuk dalam proses PPPK,” tandas Maruli.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Grobogan, Padma Saputra, membantah adanya tarikan atau iuran kepada para peserta orientasi PPPK tahun 2024.
Ia menegaskan, BKPPD Grobogan tidak menarik iuran apa pun dalam masa orientasi PPPK tahun 2024 yang diikuti 2.800 peserta. Hal itu lantaran masa orientasi PPPK dilakukan secara zoom. Namun, pihaknya mengaku menyediakan titik lokasi untuk memudahkan pemantauan.
“Dalam pelaksanaan zoom selama tiga hari per angkatan, selanjutnya kita buat titik lokasi per korwilcam,” kata Padma pada Rabu, 13 November 2024 lalu.
Menurutnya, iuran yang ditarik dari peserta itu dilakukan untuk pembelian makan dan minum. Dalam orientasi tersebut, Padma menjelaskan bahwa tidak ada anggaran untuk menyediakan makanan dan minuman para peserta.
“Itu pun bila ada iuran merupakan kesepakatan dia sendiri (per angkatan), mungkin untuk makan minum. Kita hanya menyediakan titik lokasi dan link zoom,” ujarnya.
Sementara itu, isu pungli dalam orientasi PPPK tahun 2024 di Kabupaten Grobogan mencuat usai seorang warganet curhat di akun Instagram Presiden RI Prabowo Subianto.
“Assalamualaikum izin lapor Bapak. Saya pendukung Anda dan salah satu rakyat melaporkan pejabat serakah rakus rampok di Kabupaten Grobogan.”
“Uang tunjangan para P3K/PPPK fungsional yang diterima awal tahun 2024 uang tunjangan tidak diberikan, Lalu masa orientasi P3K/PPPK mereka menarik uang Rp 150 ribu bagi orientasi di dinasnya dan Rp 350 ribu bagi orientasi di luar dinasnya x 2800-an orang.”
“Seharusnya kegiatan orientasi ini diselenggarakan oleh BKD/Kepegawaian berarti ada anggaran dari pusat, lalu BPJS 3 bulan awal kerja disuruh bayar sendiri, padahal tanggal SK perjanjian sudah turun.”
“Mereka semua takut speak up. Terima kasih saya hanya sebagi penyambung lidah,” tulis akun dody.ads yang mengaku mendapat keluhan dari teman ngopi, beberapa hari lalu. (Lingkar Network | Eko Wicaksono – Lingkarjateng.id)
