PATI, Lingkar.news – Ribuan nelayan Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu (FNB) menggelar demonstrasi di depan gedung Pemkab Pati dan DPRD Pati, pada Jumat, 13 Januari 2023.
Koordinator Aksi Demo, Hadi Sutrisno mengatakan, kedatangannya bersama ribuan nelayan adalah untuk meminta bantuan pemerintah soal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dirasa memberatkan, yakni sebesar 10 persen.
“Jika dulu kita hanya dikenai pra-produksi, sekarang kita dikenai pasca-produksi. Yang mana kita dipatok pajak 10 persen, itu berat sekali,” ucapnya.
Tak Hadiri Demo Nelayan Pati, Bupati Haryanto Terlihat Hadiri Tasyakuran Rumah Sakit
Selain itu, kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang diharuskan mengenakan aplikasi di gawai juga dianggap tidak tepat. Hal ini menurut Hadi didasari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nelayan yang masih kurang dalam teknologi.
Dalam aksi itu, mereka juga menuntut peraturan yang membatasi area penangkapan ikan di perairan Indonesia untuk diperluas. Kebijakan yang berkaitan dengan pelanggaran nelayan juga dituntut untuk diperbaiki kembali.
“Di tengah situasi kondisi saat nelayan sedang paceklik seperti saat ini, kebijakan penangkapan ikan terukur melalui aplikasi HP sulit dijalankan. Adanya peraturan daerah atau wilayah penangkapan ikan, kita minta agar wilayah kita makin luas,” tambahnya.
Undang-Undang (UU) Cipta Karya yang ada saat ini juga dirasa masih lemah, sehingga dikhawatirkan tidak berpijak ke nelayan.
Dalam kesempatan itu, Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menemui para nelayan yang melakukan aksi unjuk rasa yang menuntut Penurunan PNBP.
Nelayan Minta Tarif PNBP Turun, Pj Bupati Pati Janji Sampaikan ke Presiden
“Saya sudah keluarkan surat dukungan untuk sedulur-sedulur semua, kaitannya yang pertama tentang penurunan terkait apa yang ada di PP No. 85 Tahun 2021,” ungkap Pj Bupati Pati saat menemui pengunjuk rasa.
Pihaknya juga menjelaskan bahwa dalam surat dukungan yang ia buat telah menjelaskan terkait tuntutan para nelayan yang meminta PNBP turun menjadi 5 persen.
Surat tersebut telah ditujukan kepada Presiden RI dan ditembuskan ke Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sekretaris Kabinet, dan Gubernur Jawa Tengah sejak tanggal 7 Januari 2023 setelah dilakukannya audiensi bersama Paguyuban Mitra Nelayan.
Merespons banyaknya massa yang turun ke jalan, Pj Bupati Pati menyampaikan dukungan dan apresiasi terhadap para pedemo karena pada kesempatan ini, nelayan tidak sekedar melakukan aksi dan menyampaikan aspirasi, melainkan juga memberikan bantuan logistik kepada para korban bencana banjir yang melanda Kabupaten Pati.
Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh perwakilan dari Paguyuban Nelayan Mina Santosa kepada Pj Bupati Pati.
“Matur Nuwun (terima kasih). Semoga ini bermanfaat bagi saudara-saudara kita semua (korban banjir). Ini adalah langkah positif dari kawan-kawan Paguyuban Nelayan Mina Santosa, bukan hanya aksi belaka, tapi lebih untuk kepentingan sosial,” ungkap Henggar.
Dalam aksi tersebut, puluhan demonstran sempat memaksa masuk gedung DPRD dengan mendobrak gerbang. Hingga akhirnya, Ketua DPRD yang kemudian disusul Pj Bupati Henggar Budi Anggoro datang menemui mereka. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Koran Lingkar)
