JEPARA, Lingkarjateng.id – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih jomplang. Hasil tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara, Haizul Ma’arif, beberapa waktu lalu.
Gus Haiz, sapaan Ketua DPRD Jepara, mengatakan bahwa sejumlah LHP belum memenuhi target yang ditentukan. Ada sejumlah kekurangan, utamanya terkait kepatuhan pemerintah daerah terhadap pengelolaan uang khususnya bidang infrastruktur.
“Salah satunya yang terjadi di triwulan kedua 2022. Saya belum buka secara lebih rinci, namun pada dasarnya ada beberapa catatan,” ujarnya.
Beberapa catatan itu meliputi sejumlah poin. Termasuk di dalamnya berupa kelebihan bayar proyek hingga kekurangan volume.
“Artinya hasil LHP itu nantinya akan menjadi bahan pihak DPRD untuk menindaklanjuti fungsi pengawasan DPRD terhadap eksekutif. Secara konteks ini terkait pengelolaan keuangan daerah, khususnya di bidang infrastruktur,” tegasnya.
Sementara, saat disinggung terkait laporan realisasi anggaran untuk triwulan ketiga, pihak DPRD belum menerima laporan.
“Tapi saya belum tahu hasil akhirnya. Nanti akan dikirim LRA (Laporan Realisasi Anggaran). Saya kira berapa persentase pun realisasi anggaran tetap dijadikan hasil evaluasi hari ini. Banyak infrastruktur jalan rusak, pariwisata juga. Semoga tahun ini bisa dikawal,” tandasnya. (Lingkar Network | Aziz Afifi – Koran Lingkar)
