Jakarta (lingkarjateng.id) – Juru Bicara Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Teguh Santosa, meminta publik menghormati dan mempercayakan sepenuhnya proses hukum terkait isu penyadapan serta spekulasi keterlibatan sejumlah pihak kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Menurut Teguh, penanganan kasus tersebut berada pada ranah penegakan hukum yang sedang berjalan dan akan terus berlanjut proses penyidikan di Polri, hingga memasuki tahap penuntutan di kejaksaan.
Dia meyakini Polri di bawah pimpinan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto akan bekerja secara profesional untuk mengusut tuntas perkara tersebut. “Saya kira ini kan ranah hukum ya. Kita menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh teman-teman di Polri yang dipimpin oleh Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto,” ujar Teguh, saat diwawancarai Lingkar, Sabtu (21/11/2026).
Terkait dinamika isu di tengah masyarakat, termasuk perbincangan soal posisi mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) sebagai end user hingga dugaan keterkaitan dengan “keluarga Solo” serta spekulasi pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari posisi wakil presiden, Teguh menilai hal tersebut merupakan domain penyidikan aparat.
“Relasi antara LSP dan keluarga Solo, ini kan menjadi sesuatu yang sudah ramai dibicarakan oleh publik ya. Tetapi apakah memang ada relasi, ada perintah dari Solo kepada LSP untuk melakukan penyadapan demi kepentingan keluarga Solo misalnya, saya kira itu merupakan domain dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Polri,” katanya.
Teguh Santosa juga menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam kegiatan Muktamar Muhammadiyah beberapa waktu lalu, yang dinilainya menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap kinerja aparat penegak hukum.
Di mana Presiden Prabowo Subianto memuji Kapolri yang disebutnya pribadi yang membanggakan, melegakan, dan menyejukkan karena kinerjanya. “Polri yang baru di bawah Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto ini akan bekerja dengan profesional untuk mengungkap kasus yang memang sangat memprihatinkan kita semua ini,” tegas Teguh.
Teguh juga turut menanggapi adanya dugaan tindakan penyadapan yang dilakukan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) dengan keterkaitan ‘Keluarga Solo’, karena hubungan kedekatan yang terbangun di antara kedua pihak tersebut.
Ia mengungkapkan jika memang banyak anggapan yang memperkirakan hal tersebut. Apalagi setelahnya ada peristiwa pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.
”Saya kira relasi antara LSP dan ‘Keluarga Solo’ merupakan sesuatu yang sudah ramai dibicarakan publik. Tapi apakah memang ada relasi atau perintah dari ‘Keluarga Solo’ kepada LSP, untuk melakukan penyadapan demi kepentingan mereka, ini tentunya menjadi domain dari proses penyidikan Polri,” terang dia.
”Kita sama-sama hormati saja, proses yang sedang dikerjakan teman-teman Polri. Kita yakin dan percaya, Polri yang baru sekarang di bawah Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto akan bekerja secara profesional, untuk mengungkap kasus yang memang sangat memprihatinkan kita semua,” imbuhnya.
Terkait adanya kabar yang menyebutkan isu mengenai upaya “sterilisasi” dari orang-orang LSP di pemerintahan. ”Kalau yang saya pahami upaya mensterilkan, ada terjadi skema mekanisme khusus yang dikerjakan untuk itu,” papar Teguh.
Sementara itu soal wacana sterilisasi dianggap merupakan upaya pembersihan kabinet dari tokoh-tokoh yang dinilai memiliki kedekatan dengan ‘Keluarga Solo’, Teguh menegaskan bahwa penyusunan dan penentuan susunan kabinet merupakan hak prerogatif kepala negara.
“Kalau misalnya dianggap dengan melakukan sterilisasi itu adalah membersihkan kabinet misalnya dari nama-nama yang dianggap memiliki kedekatan dengan keluarga Solo, saya kira itu haknya Presiden ya. Dia yang bisa menentukan begitu. Jadi, kita percaya pada Kapolri dan kita lebih percaya lagi pada Presiden Prabowo untuk menentukan wajah kabinetnya,” pungkasnya. (lingkarnetwork/Yoga) ***
Editor : Ady Arfian






























