Demak (lingkarjateng.id) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak terus berupaya mengembalikan fungsi sungai sebagaimana mestinya, guna mencegah risiko terjadinya banjir di musim penghujan.
Langkah tersebut, melalui penertiban bangunan yang berdiri di sepanjang bantaran sungai serta normalisasi. Penertiban tersebut dilakukan secara bertahap, termasuk pada ruas sungai yang menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana.
Wakil Bupati Demak, Muhammad Badruddin, mengatakan penertiban bangunan di bantaran sungai BBWS, mulai dari wilayah Karangmlati hingga Bonang, merupakan bagian dari upaya menjaga fungsi sungai sekaligus mengurangi risiko banjir.
“Penertiban bangunan di bantaran kali BBWS mulai dari Karangmlati sampai Bonang merupakan bagian dari upaya menjaga dan mengembalikan fungsi sungai, mengamankan ruang sungai, meningkatkan kapasitas aliran, serta mengurangi risiko banjir akibat terganggunya fungsi sungai karena berdirinya bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan,” ujar Gus Bad.
Ia menjelaskan, pelaksanaan penertiban mengacu pada sejumlah peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air dan pengelolaan sungai. Di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, serta peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau.
Dalam pelaksanaannya, penertiban mempertimbangkan keberadaan bangunan yang berada di dalam ruang sungai maupun kawasan sempadan sungai dan tidak sesuai ketentuan. Terutama bangunan yang mengganggu fungsi sungai, menghambat aliran air, menghalangi akses pemeliharaan, hingga mengganggu pekerjaan pengelolaan sungai.
“Penertiban dilakukan dengan tetap memperhatikan undang-undang serta ketentuan tata ruang dan status penguasaan tanah pada masing-masing lokasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, adapun tahapan penertiban diawali dengan inventarisasi dan identifikasi bangunan di sepanjang bantaran atau sempadan sungai. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan status kepemilikan dan penguasaan tanah, sosialisasi kepada masyarakat, serta koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan.
Tahapan berikutnya meliputi penyampaian pemberitahuan atau teguran sesuai ketentuan, termasuk pemberian Surat Peringatan (SP) 1, SP 2, hingga SP 3. Setelah itu, penertiban dilaksanakan secara bertahap.
“Pelaksanaan penertiban secara bertahap melalui koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi berwenang,” ujarnya.
Gus Bad menambahkan, penertiban belum dapat dilakukan secara menyeluruh karena sejumlah kendala. Di antaranya panjang ruas sungai yang cukup besar, kesiapan anggaran, serta proses inventarisasi dan verifikasi bangunan yang belum sepenuhnya selesai.
Selain itu, kejelasan batas sempadan sungai dan status penguasaan tanah di masing-masing lokasi juga menjadi hal yang perlu dipastikan sebelum penertiban dilakukan.
“Alasan penertiban belum dapat dilaksanakan secara sekaligus dan menyeluruh, karena panjang ruas sungai yang cukup besar, kesiapan sumber dana, belum seluruhnya bangunan terinventarisasi dan terverifikasi secara menyeluruh, wujudnya terkait batas sempadan dan status penguasaan tanah,” pungkasnya. (lingkarnetwork/Burhan)***
Editor : Ady Arfian





























