Demak (lingkarjateng.id) – Kabupaten Demak berhasil masuk dalam 40 kabupaten se-Indonesia dengan predikat kinerja baik dalam Evaluasi Kinerja Pengelolaan Pengaduan oleh Pemerintah Daerah Tahun 2024.
Capaian tersebut menempatkan Demak sebagai salah satu dari hanya dua kabupaten di Jawa Tengah yang memperoleh predikat tersebut, bersama Kabupaten Banyumas.
Penghargaan yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI pada November 2025 itu menjadi bentuk apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Demak dalam merespons dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Demak, Masbahatun Niamah, mengatakan capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan responsivitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Predikat yang kita terima ini menunjukkan bahwa responsivitas Pemerintah Kabupaten Demak dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat mendapat apresiasi yang baik,” ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Penguatan Pengelolaan Pengaduan Tingkat Kabupaten Demak di Ruang Pertemuan Bapperida Lantai 3, Jumat (20/11/2026).
Meski demikian, Masbahatun mengungkapkan masih terdapat pekerjaan yang harus diselesaikan. Hingga saat ini, pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti baru mencapai 70 persen.
Untuk meningkatkan capaian tersebut, Pemkab Demak akan memperkuat mekanisme pengelolaan pengaduan melalui layanan SP4N-LAPOR! dan Hallo Demak. Setiap laporan yang masuk nantinya akan ditelaah dan disandingkan dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah.
Apabila persoalan yang disampaikan masyarakat telah terakomodasi atau memiliki jawaban dalam dokumen perencanaan, pengaduan akan diselesaikan. Sementara itu, laporan yang masih membutuhkan penanganan lebih lanjut akan diteruskan kepada perangkat daerah terkait.
Hasil pencatatan pengaduan tersebut juga akan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai bahan pertimbangan dalam proses perencanaan dan penganggaran.
Ia berharap seluruh perangkat daerah memiliki komitmen yang sama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, keberadaan kanal pengaduan bukan sekadar sarana menerima keluhan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintah.
“Harapannya, jumlah pengaduan tidak semakin banyak. Namun, apabila masih ada masyarakat yang menyampaikan aduan, kita dapat menyelesaikannya dengan baik dan memberikan kepuasan kepada masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) Dinkominfo Demak, Agus Pramono, mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak mengabaikan pengaduan yang disampaikan masyarakat secara langsung.
Ia meminta setiap perangkat daerah segera meneruskan laporan tersebut kepada pengelola pengaduan tingkat kabupaten, yakni Dinkominfo, agar dapat dicatat dan dimasukkan ke dalam sistem SP4N-LAPOR!.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh pengaduan masyarakat terdokumentasi, terpantau, dan mendapatkan tindak lanjut yang jelas.
Dengan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, Pemkab Demak berharap pengelolaan pengaduan masyarakat semakin terukur dan transparan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Demak. (lingkar network/Burhan)***
Editor : Adi Arfian






























