Batang (lingkarjateng.id) – Pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Clapar Kabupaten Batang dijadwalkan mulai dikerjakan pada Desember 2026. Fasilitas pendidikan terpadu ini disiapkan untuk memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan kapasitas mencapai 2.000 siswa.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang menyiapkan lahan seluas sekitar delapan hektare untuk pembangunan kawasan pendidikan tersebut. Nantinya, Sekolah Rakyat akan mengintegrasikan tiga jenjang pendidikan sekaligus, yakni Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Bupati Batang M. Faiz Kurniawan mengatakan, tahapan persiapan proyek kini mendekati penyelesaian. Penetapan pemenang lelang menjadi salah satu tahapan yang ditunggu sebelum pekerjaan konstruksi dimulai.
“Besok ini sudah penetapan pemenang lelang. Saya berharap Desember nanti sudah mulai,” kata Faiz saat ditemui di kantornya, Jumat (20/11/2026).
Sosialisasi kepada masyarakat dan pendataan calon siswa akan dilakukan secara bersamaan agar sekolah tersebut dapat segera beroperasi ketika pembangunan rampung. Pemkab Batang menargetkan Sekolah Rakyat sudah siap digunakan pada 2027.
Faiz menegaskan, sasaran utama program ini adalah anak-anak dari keluarga yang benar-benar mengalami kesulitan ekonomi. Karena itu, proses pendataan dan seleksi calon peserta didik harus dilakukan secara cermat agar fasilitas yang disediakan tepat diberikan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Pemkab Batang juga akan melibatkan tokoh masyarakat dalam proses identifikasi calon siswa. Keterlibatan mereka diharapkan membantu pemerintah memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi sosial ekonomi warga di lingkungan masing-masing.
Langkah tersebut dinilai penting agar kuota yang tersedia tidak salah sasaran dan benar-benar memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Bagi Pemkab Batang, pembangunan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan sekaligus mengurangi hambatan ekonomi yang selama ini berpotensi membuat anak tidak melanjutkan sekolah.
Faiz berharap keberadaan fasilitas pendidikan tersebut dapat memastikan kondisi ekonomi keluarga tidak lagi menjadi penghalang bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan. “Jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena biaya,” tegasnya.***
Jurnalis : Dina Indriani
Editor : Adi Arfian






























