JAKARTA, Lingkarjateng.id – Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (Ketum JMSI), Teguh Santosa, mendorong wartawan untuk memperkuat budaya riset di tengah perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan algoritma.
Hal itu disampaikan Teguh saat membuka Uji Kompetensi Wartawan (UKW) hasil kerja sama JMSI dan Pikiran Rakyat di Hall Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu, 30 September 2026.
Acara tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Pers, Profesor Komarudin Hidayat, bersama jajaran penguji dan peserta UKW.
Menurut Teguh, UKW tidak semestinya dipandang sebagai kegiatan seremonial. Kompetensi wartawan menjadi kebutuhan penting seiring tuntutan masyarakat terhadap informasi yang berkualitas dan keberadaan media yang profesional.
Ia menilai wartawan yang memiliki kompetensi harus berjalan beriringan dengan media yang menjalankan profesionalisme jurnalistik. Kolaborasi keduanya dinilai penting agar pers dapat menjalankan perannya dalam kehidupan demokrasi.
“Mestinya, wartawan yang berkualitas dan media profesional ini dapat berjalan seiring, sehingga pers nasional kita benar-benar berkualitas dan mampu menyehatkan demokrasi, bukan sekadar memproduksi kebisingan,” ujarnya.
Teguh juga menyoroti perubahan lanskap informasi akibat perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Kemampuan teknologi tersebut dalam memproduksi dan menyebarkan informasi secara cepat dinilai turut memperbesar tantangan bagi industri media.
Hoaks dan ujaran kebencian menjadi bagian dari persoalan yang perlu dihadapi. Menurut Teguh, isu tersebut bahkan telah mendapat perhatian dalam forum internasional, termasuk Sidang Majelis Umum PBB ke-81.
Dalam perkembangan berikutnya, muncul pula dorongan agar pengembang AI tunduk pada ketentuan hukum internasional.
Teguh kemudian mengaitkan perkembangan AI dan Internet of Things (IoT) dengan sektor keamanan strategis. Ia menyinggung diskursus dalam perjanjian internasional mengenai penangkalan senjata nuklir atau Non-Proliferation Treaty (NPT), terutama terkait kemungkinan penggunaan sistem otomatis dalam pengambilan keputusan pada kondisi darurat perang.
“Ada kekhawatiran jika suatu saat nanti keputusan untuk mendefinisikan ancaman dan menyatakan perang dikendalikan oleh sistem AI, hal itu bisa berakibat fatal,” ungkapnya.
Menghadapi derasnya arus informasi digital, Teguh mendorong wartawan untuk memperkuat kemampuan riset. Menurutnya, kerja jurnalistik tidak cukup hanya mengandalkan informasi yang beredar di media sosial atau mesin algoritma.
Ia menyebut budaya riset sebagai salah satu cara agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam pola informasi yang dibentuk oleh algoritma.
“Jika wartawannya rajin meriset, secara teoretis masyarakat akan selamat dari jebakan optik algoritma atau yang oleh Prof. Komaruddin disebut sebagai algo-sapiens,” jelasnya.
Teguh menilai persoalan informasi saat ini juga tidak bisa hanya diselesaikan dari sisi hilir. Perbedaan antara percakapan di ruang digital dan realitas kehidupan sehari-hari semakin terlihat, salah satunya akibat keberadaan akun anonim.
Kondisi tersebut ia gambarkan seperti tsunami yang mengotori berbagai sumber air. Dalam situasi semacam itu, masyarakat tetap membutuhkan sumber informasi yang dapat dipercaya.
Dalam konteks penataan ruang digital, Teguh kemudian menyampaikan gagasan mengenai penggunaan identitas kependudukan dalam akun media sosial.
Ia mengusulkan kebijakan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk satu akun media sosial. Menurutnya, gagasan tersebut dapat menjadi salah satu alternatif mitigasi untuk mempersempit jarak antara identitas seseorang di dunia nyata dan aktivitasnya di ruang digital.
“Salah satu bentuk mitigasi yang mungkin kontroversial, dan mohon maaf jika keliru, tetapi tetap perlu saya suarakan, adalah pemberlakuan kebijakan satu NIK untuk satu akun media sosial,” tuturnya.
Gagasan tersebut tentu berpotensi menimbulkan perdebatan, khususnya terkait kebebasan berpendapat dan privasi pengguna. Namun, Teguh menempatkan persoalan algoritma sebagai inti persoalan yang perlu mendapat perhatian.
Menurutnya, algoritma media sosial dapat menentukan jenis konten yang dikonsumsi pengguna dan pada akhirnya memengaruhi perhatian publik.
“Persoalan sesungguhnya bukanlah tentang kebebasan itu, melainkan bagaimana algoritma saat ini secara manipulatif memilihkan konten-konten tertentu sehingga energi publik habis hanya untuk membahas hal tersebut,” tambahnya.
Teguh berharap para peserta UKW tidak berhenti pada pemenuhan standar kompetensi. Ia mendorong wartawan untuk terus menjaga idealisme, memperkuat kemampuan riset, dan menghasilkan informasi yang berkualitas di tengah perubahan ekosistem media digital.
Jurnalis: JMSI Network
Editor: Muslichul Basid
