SEMARANG, Lingkarjateng.id – Petani di Jawa Tengah yang mengalami gagal panen akibat kekeringan berpeluang mendapatkan bantuan penggantian kerugian sebesar Rp6 juta per hektare. Bantuan tersebut diberikan melalui skema asuransi pertanian dengan sejumlah persyaratan.
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, Defransisco Dasilva Tavares, mengatakan perlindungan tersebut disiapkan untuk membantu petani menghadapi risiko gagal panen, termasuk akibat serangan hama.
“Kalau gagalnya 75 persen, kondisinya tidak bisa diselamatkan dari luasan itu, otomatis diganti, biasanya Rp6 juta per hektare untuk mengganti kerugiannya,” katanya, Jumat, 28 Agustus 2026.
Ia menjelaskan klaim dapat diajukan apabila tingkat kerusakan lahan mencapai sedikitnya 75 persen. Kondisi tanaman juga harus terlebih dahulu diperiksa untuk memastikan lahan memang tidak lagi dapat diselamatkan.
Frans mengatakan pada 2026 program asuransi pertanian di Jawa Tengah mencakup sekitar 10.400 hektare lahan padi. Lahan tersebut tersebar di 29 kabupaten dan Kota Semarang.
Menurutnya, kekeringan menjadi salah satu ancaman terhadap produksi padi pada musim kemarau tahun ini. Ia menyebut luas tanam padi di Jawa Tengah mengalami penurunan sekitar 20 persen akibat keterbatasan air.
“Itu beberapa lokasi yang kita pantau karena kekeringannya lebih dulu,” katanya.
Enam wilayah menjadi perhatian pemerintah karena dinilai lebih awal terdampak kekeringan, yakni Wonogiri, Blora, Rembang, Grobogan, Jepara, serta sebagian wilayah Cilacap.
Meski kondisi tersebut mengurangi lahan yang dapat ditanami, ia menyebut aktivitas penanaman padi masih berlangsung di sejumlah daerah. Pihaknya pun terus memantau perkembangan kondisi di lapangan melalui penyuluh pertanian.
“Turun sekitar 20 persen, tapi itu laporan yang angkanya masih bisa berbeda, karena penyuluh juga di lapangan, ini laporan per bulan lalu (Juli),” katanya.
Frans mengatakan dampak kekeringan tidak merata di seluruh wilayah. Untuk mencegah penurunan produksi semakin besar, pemerintah bersama pemerintah kabupaten, Kementerian Pertanian, penyuluh, Bank Indonesia, dan BBWS melakukan berbagai upaya untuk menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian.
Di wilayah yang kesulitan memperoleh pasokan air, pemerintah menyiapkan sumur dalam maupun sumur dangkal. Air dari sumber tersebut kemudian didistribusikan ke areal pertanian menggunakan pompa dan jaringan pipa.
Jurnalis: Ant
Editor: Rosyid
