Blora (lingkarjateng.id) – Pemerintah pusat berencana menambah anggaran Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran 2027 sebesar Rp42 triliun, setelah pemangkasan TKD tahun anggaran 2026 yang mencapai Rp165 triliun.
Diketahui, pemerintah pusat pada tahun anggaran 2025 menggelontorkan TKD sebesar Rp849 triliun. Namun pada tahun anggaran 2026 dilakukan efisiensi, sehingga pemerintah pusat menetapkan TKD tahun anggaran 2026 sebesar Rp693 triliun, selanjutnya pertengahan tahun anggaran 2026 pemerintah pusat menambah TKD sebesar Rp18 triliun.
Akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, Pemkab Blora terdampak dengan pemotongan TKD yang mencapai Rp367 miliar, sehingga mengakibatkan penyempitan ruang fiskal daerah, di tengah tahun pertama pembayaran pinjaman daerah sebesar Rp215 miliar.
Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Siswanto, membenarkan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto berencana menambah TKD pada tahun anggaran 2027.
Hal itu diketahui saat dirinya hadir langsung dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 17 Agustus 2026.
Menanggapi rencana penambahan TKD, Siswanto mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya, anggaran TKD tahun ini banyak menghambat pembangunan, khususnya pada sektor infrastruktur di daerah yang memiliki ruang fiskal kecil.
“TKD tahun ini sekitar Rp 693 Triliun yang dikeluarkan pemerintah pusat. Nanti direncanakan ada penambahan Rp42 triliun. Sehingga total proyeksi TKD tahun 2027 mencapai Rp735 triliun,” ungkap Siswanto, Sabtu (22/08/2026).
Ia menilai tambahan anggaran tersebut menjadi kabar positif bagi pemerintah daerah. Mengingat banyak pos anggaran tahun 2025 yang potong demi pelayanan dasar masyarakat di daerah.
“Peningkatan TKD diharapkan dapat memperkuat kemampuan daerah dalam menjalankan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Dikatakan, kebijakan tersebut akan memberikan dukungan anggaran bagi 546 daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota di seluruh Indonesia.
Selain rencana penambahan TKD tahun 2027, Siswanto juga mengungkapkan bahwa tahun ini pemerintah pusat sudah menetapkan penambahan TKD sebesar Rp18 Triliun untuk membantu pembayaran belanja pegawai di setiap daerah.
“Tahun ini, total tambahan TKD mencapai Rp. 18 Triliun. Fokus untuk membayar kekurangan gaji PPPK di 490 daerah. Sementara Kabupaten Blora mendapat Rp27 Milliar,” ungkap Siswanto yang juga menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora.
Ditambahkan, dengan penambahan TKD saat ini hingga tahun 2027, ADKASI menegaskan komitmen untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Banyak program PSN, di antaranya Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, Makan Bergizi Gratis, revitalisasi sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, serta berbagai program nasional lainnya,” tambahnya.***
Jurnalis : Eko Wicaksono
Editor : Redaksi
