KAB. SEMARANG, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS). Pendataan yang berlangsung secara door to door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 itu diharapkan dapat menghasilkan data akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.
Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan momentum penting yang hanya dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pelaku usaha dan masyarakat memberikan data yang akurat kepada petugas lapangan.
Menurutnya, Kabupaten Semarang memiliki potensi ekonomi yang besar di berbagai sektor, mulai dari industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, pertanian, jasa, hingga UMKM yang menjadi penopang ekonomi masyarakat.
“Potensi tersebut perlu didukung oleh data yang akurat dan mutakhir sebagai dasar dalam menyusun kebijakan dan arah pembangunan,” ujar Ngesti dalam kegiatan Penguatan Komitmen Bersama Sukseskan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar BPS Kabupaten Semarang di The Wujil Resort & Conventions, Bergas, Rabu, 17 Juni 2026.
Ia menegaskan bahwa Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, melainkan upaya strategis untuk memotret kondisi riil dunia usaha di daerah.
Ngesti juga meminta seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala desa, tokoh masyarakat, hingga pelaku usaha untuk kooperatif dalam memberikan data.
“Berikanlah data yang akurat kepada petugas, sehingga dalam rangka memberikan data pada proses pendataan bisa menghasilkan data yang akurat, karena kalau tidak diberikan data yang akurat, maka BPS juga akan mendapat data yang tidak akurat,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil Sensus Ekonomi akan menjadi acuan penting tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga nasional dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
“Dan hal ini sangat penting sekali, tentunya dalam rangka untuk kita Pemkab Semarang untuk mengetahui kondisi yang riil untuk menjadi acuan kami dalam mengambil kebijakan di tahun mendatang,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Semarang, Dewi Trirahayuni, menyampaikan pelaksanaan SE 2026 melibatkan 1.065 petugas lapangan yang telah direkrut secara khusus dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Semarang.
“Petugas merupakan warga yang berdomisili di Kabupaten Semarang supaya mereka bisa mengenali wilayahnya dan langsung bertugas sejak tanggal 15 Juni 2026 kemarin,” katanya.
Ia menjelaskan, pendataan dilakukan menggunakan sistem digital berbasis Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) melalui perangkat android, sehingga data dapat langsung terinput secara real time.
Selain itu, untuk pelaku usaha berskala besar, BPS menggunakan metode Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) yang sudah dimulai sejak 1 Mei 2026.
Meski demikian, hingga pertengahan Juni, tingkat partisipasi industri besar masih terbatas. Dari total 475 perusahaan, baru 14 yang telah menyelesaikan pengisian kuesioner secara penuh, sementara sebagian lainnya masih dalam proses.
Dewi menegaskan bahwa BPS tetap akan melakukan kunjungan langsung apabila perusahaan tidak merespons pengisian secara mandiri.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan informasi kepada petugas yang telah dilengkapi identitas resmi dan barcode untuk verifikasi.
“Sehingga kami harap masyarakat sudah tidak ragu-ragu lagi menerima petugas. Karena memang data itu penting untuk bisa diketahui,” ujarnya.
Jurnalis: Hesty Imaniar
Editor: Rosyid
