SEMARANG, Lingkarjateng.id – Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Dyah Tunjung Pudyawati, menilai program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat menjadi langkah awal dalam menekan angka anak putus sekolah di Kota Semarang.
Pasalnya, berdasarkan data tahun 2025, tercatat sebanyak 475 anak mengalami putus sekolah, sedangkan saat ini yang masuk Sekolah Rakyat sudah 50 anak.
“Ini sudah cukup memberikan gambaran representatif, apalagi proses seleksinya juga melalui tes dan survei yang melibatkan kelurahan,” katanya, Rabu, 17 Desember 2025.
Menurut Dyah, meskipun jumlah peserta masih terbatas, program ini dinilai sudah berjalan cukup baik dan dapat menjadi batu loncatan sebelum dikembangkan lebih luas.
Dyah juga menambahkan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan kebijakan baru dari Presiden Prabowo Subianto, sehingga dirinya menilai wajar jika pada tahap awal masih ditemukan penyesuaian, termasuk bagi para tenaga pendidik.
“Sekolah Rakyat ini berbeda dengan sekolah negeri pada umumnya. Anak-anak tinggal 24 jam di sekolah, sehingga pola pendampingan dan perlakuannya juga berbeda. Tantangannya tentu lebih besar,” imbuhnya.
Ia juga menilai selama tiga bulan pertama pelaksanaan, program ini dinilai berjalan maksimal dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat.
Adapun dukungan kebijakan daerah, Dyah mengungkapkan hingga saat ini Pemerintah Kota Semarang belum memiliki payung hukum khusus untuk Sekolah Rakyat.
Walaupun begitu, kata Dyah, DPRD siap mendorong jika ke depan diperlukan regulasi, baik berupa Peraturan Wali Kota maupun Peraturan Daerah.
“Sejauh ini kebutuhan Sekolah Rakyat sudah terpenuhi dari pusat, sehingga belum memerlukan dukungan APBD Kota Semarang. Tapi kalau nanti dibutuhkan, DPRD siap mendorong dari sisi regulasi,” tegasnya.
Selain APBD, Dyah juga membuka peluang dukungan dari sektor lain, seperti program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta maupun BUMN di Kota Semarang, khususnya untuk penguatan sarana, prasarana, maupun keterampilan tambahan bagi siswa.
Ia menilai, potensi dukungan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga cukup besar, misalnya melalui Dinas Sosial atau Dinas Ketenagakerjaan, jika ke depan diperlukan penguatan fasilitas maupun program pendampingan.
“Hambatan yang mungkin muncul ke depan adalah soal pendanaan. Jika itu terjadi, maka kita akan dorong dari sisi regulasi agar APBD bisa hadir untuk mendukung Sekolah Rakyat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Ridho Irwanto menyebut walaupun secara kebutuhan telah dipenuhi oleh pemerintah pusat, namun beberapa sarana pendukung yang belum tercover.
Ia pun berharap sarana tersebut dapat didukung oleh Pemkot Semarang.
“Beberapa hal masih ada yang belum, kalau bisa dibantu Pemkot sepertinya lebih baik,” katanya.
Jurnalis: Syahril Muadz
Editor: Rosyid
