JAKARTA, Lingkarjateng.id — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menyoroti fenomena pengibaran bendera bajak laut dari serial anime One Piece di sejumlah tempat di Indonesia. Aksi tersebut menuai beragam respons dari publik, mulai dari yang mengapresiasi kreativitas hingga yang menilai aksi itu sarat makna simbolik dan berpotensi provokatif.
Firman mengajak masyarakat untuk bijak dalam menyikapi fenomena ini. Ia menilai, dalam negara demokratis, kebebasan berekspresi memang dijamin undang-undang. Namun, ia mengingatkan bahwa segala bentuk ekspresi publik tetap harus dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan.
“Kalau pengibaran bendera One Piece itu hanya sekadar ekspresi seni atau kecintaan terhadap budaya pop, saya kira tidak perlu disikapi berlebihan. Namun, kalau sudah menyentuh ranah simbolik yang bisa menimbulkan interpretasi sebagai bentuk perlawanan atau bahkan agitasi, tentu harus diwaspadai,” ujar Firman pada Minggu, 3 Agustus 2025.
Ia menambahkan bahwa simbol bajak laut dalam One Piece kerap diasosiasikan dengan perlawanan terhadap ketidakadilan dan status quo. Menurutnya, hal itu bisa ditafsirkan berbeda-beda tergantung konteks dan motif pihak yang mengibarkannya.
“Kita tahu, tokoh utama dalam One Piece sering digambarkan melawan sistem yang korup dan menindas. Kalau ini kemudian dikaitkan dengan kondisi sosial-politik di Indonesia, tentu bisa menimbulkan tafsir provokatif. Perlu kedewasaan dari masyarakat untuk menempatkan simbol pada tempat yang tepat,” ujarnya.
Firman juga mengingatkan agar kebebasan berkreasi tidak kebablasan hingga menciptakan kegaduhan sosial.
“Ekspresi boleh, tapi harus tetap dalam koridor Pancasila. Jangan sampai simbol budaya luar malah jadi alat untuk memecah belah, atau lebih parah, memicu konflik horizontal. Kita harus cerdas memfilter budaya global,” tegas anggota Komisi IV DPR RI tersebut.
Di sisi lain, Firman mengapresiasi semangat kreativitas generasi muda dalam mengekspresikan diri melalui berbagai media, termasuk budaya pop Jepang seperti One Piece. Namun, ia mendorong agar ekspresi semacam itu diarahkan ke kegiatan yang lebih positif, edukatif, dan menginspirasi.
“Kalau mau menyampaikan pesan-pesan perlawanan terhadap ketidakadilan, mari kita salurkan lewat jalur yang konstitusional, bukan simbol-simbol yang bisa menyesatkan. Jangan sampai niat baik malah disalahartikan,” pungkasnya.
Fenomena pengibaran bendera One Piece memang membuka ruang diskusi yang luas mengenai batasan antara ekspresi budaya, simbol perlawanan, dan potensi konflik sosial. Firman mendorong pemerintah, tokoh masyarakat, dan kalangan muda untuk berdialog secara terbuka agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa merugikan keutuhan bangsa.
Jurnalis: Nailin RA
