PATI, Lingkarjateng.id – Bupati Pati, Sudewo, membawakan materi “Rekomendasi Kebijakan Daerah mengenai Tata Ruang” saat menghadiri Diseminasi Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada pada Senin, 14 Juli 2025.
Dalam diseminasi tersebut, Sudewo hadir sebagai narasumber mewakili Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), di mana ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum.
Dalam paparannya, Sudewo menegaskan bahwa tata ruang bukan sekadar urusan peta atau zonasi wilayah, melainkan sebuah proses panjang yang menyangkut penyusunan data dasar, kajian teknis, pemetaan permasalahan, hingga integrasi kebijakan dalam kehidupan masyarakat.
“Penyusunan rencana tata ruang tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Prosesnya sangat kompleks dan memerlukan waktu, sedangkan dalam forum seperti ini durasi penyampaian dibatasi hanya 12 menit. Ini tentu sangat terbatas untuk menjelaskan seluruh rangkaian proses yang multidimensi,” katanya.
Sudewo juga menyoroti persoalan penting lain terkait tata ruang, yakni menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan percepatan pembangunan.
Menurutnya, kedua hal tersebut harus berjalan beriringan agar kebijakan yang dihasilkan tetap berkualitas.
Ia juga menggarisbawahi tantangan dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 yang berkaitan dengan kemudahan berusaha dan investasi.
Meski regulasi tersebut mendukung pertumbuhan ekonomi, Sudewo menilai masih ada kendala di lapangan, terutama terkait tumpang tindih kewenangan antarinstansi.
“Saat ini ada empat pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan: DPR, OSS, kementerian teknis, dan pemerintah daerah. Jika tidak ada sinergi yang kuat, justru bisa menimbulkan kebingungan dan hambatan, baik bagi masyarakat maupun pelaku usaha,” ujarnya.
Sudewo menegaskan bahwa dengan komunikasi yang terbuka dan semangat kolaboratif, tantangan-tantangan tersebut bisa diatasi.
“Rakyat menaruh harapan besar pada sistem tata ruang yang adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Semoga apa yang kita rumuskan bersama hari ini bisa menjadi pijakan penting bagi pembangunan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, diseminasi ini menjadi bagian dari upaya BULD DPD RI dalam menjaring masukan langsung dari daerah, serta memperkuat harmonisasi antara regulasi pusat dan kebijakan daerah demi pembangunan nasional yang inklusif.
Sumber: Pemkab Pati
Editor: Rosyid
