SEMARANG, Lingkarjateng.id – Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi, menanggapi gelombang demonstrasi penolakan aturan zero over dimension over loading (ODOL) yang dilakukan para sopir truk di sejumlah wilayah provinsi setempat.
Luthfi menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun kepolisian daerah (Polda) wilayah setempat terkait aturan ODOL yang diterapkan sejak 1 Juni 2025.
“ODOL ini kan tidak berbicara terkait nilai ekonomi semata, tetapi dampak sosialnya juga yang harus kita pikirkan,” kata Luthfi, saat kunjungan kerja di Kabupaten Semarang, Jumat, 20 Juni 2025.
Menurutnya, sosialisasi kepada masyarakat harus benar-benar dilakukan, agar dalam praktiknya benar-benar berjalan dengan baik untuk wilayah Jawa Tengah.
“Nanti saya akan koordinasi dengan Polda, apa saja yang harus kita lakukan. Kebijakan ini harus disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat,” ujarnya.
Sebagai informasi, Korps Lalu Lintas Polri, merencanakan program nasional Indonesia Menuju Zero Over Dimension and Over Loading sejak 1 Juni 2025.
Kebijakan tersebut menggunakan tiga level pendekatan penindakan oleh petugas, yakni sosialisasi, peringatan, dan penegakan hukum.
Program tersebut bukan sekadar penyampaian imbauan, melainkan juga pendekatan langsung kepada para pengemudi, pemilik kendaraan, dan pengusaha jasa angkutan.
Namun dalam perkembangannya, kebijakan tersebut menuai protes dan memicu gelombang demo sopir truk di berbagai daerah, termasuk di Jawa Tengah.
Terpantau demo sopir truk tersebut sudah ada beberapa daerah di Jawa Tengah, seperti Pati, Purwodadi, Karanganyar, Salatiga, Kudus, Klaten, Boyolali, dan Banyumas.
Para sopir truk tersebut menyampaikan penolakan aturan tersebut dan menuntut agar penerapannya tidak dilakukan secara tebang pilih.
Mereka juga meminta agar proses uji emisi kendaraan tidak dipersulit oleh Dinas Perhubungan.
Jurnalis: Humas Pemprov Jateng
Editor: Rosyid
