BLORA, Lingkarjateng.id – Silpa tahun 2022 di Kabupaten Blora masih agak rendah di angka Rp 193 miliar. Jumlah tersebut melebihi nilai hutang daerah sedangkan utang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora Rp 150 M. Harapnnya, penyerapan anggaran belanja daerah di 2023 bisa lebih maksimal.
Sesuai dengan data Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora per 31 Desember 2022, penyerapan anggaran mencapai 92,41 persen atau sebesar Rp 2,380 Triliun. Sementara target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022 sebesar Rp 2,575 Triliun.
Dalam data tersebut, terdapat 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang penyerapan anggarannya kurang dari 90 perrsen. Paling rendah adalah RSUD R Soeprapto Cepu, yang hanya mencapai 73,89 persen atau sebesar Rp 50,324 Miliar dari target APBD sebesar Rp 68,105 Miliar. Total ada Rp 17,781 Miliar yang tidak terserap.
Sementara di RSUD R. Soetijono Blora hanya mampu menyerap Rp 99,867 Miliar dari target penyerapan Rp 113, 028 atau hanya terealisasi 88,36 persen.
Serapan anggaran rendah juga terjadi di Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, sebesar 92,64 persen dengan silpanya mencapai Rp 44 Miliar. Begitu juga dengan Dinas Kesehatan, meninggalkan silpa sebesar Rp 57 Miliar atau hanya terserap 87,5 persen.
Untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang mengelola anggaran terbesar, Rp 377 Miliar, mampu menyerap hingga Rp 353 Miliar atau 93,64 persen. Silpanya sebesar Rp 24 Miliar. Namun untuk 15 proyek yang dibiayai oleh Utang Daerah sebesar Rp 150 Miliar telah terlaksana seluruhnya.
Silpa besar juga terjadi di Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, sebesar Rp 24,174 Miliar. Dari target Rp 479,714 Miliar, hanya mampu menyerap sebesar Rp 455,540 Miliar meski capaian persentasenya sebesar 94,96 persen.
Kemudian, anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora pun masih menyisakan Silpa sebesar Rp 8,653 Miliar dari target APBD Rp 81,856 Miliar. Hanya terserap sebesar Rp 73,203 Miliar atau 89,34 persen saja.
Bupati Blora, Arief Rohman, menegaskan bahwa tahun 2022 ini, dari anggaran belanja Rp 2,575 Triliun, terserap sebesar Rp 2,380 Triliun atau sekitar 92,41 persen. Sehingga ada sekitar Rp 195 Miliar yang belum terserap.
“Saya ucapkan selamat OPD/Badan yang serapan anggarannya tinggi. Semoga prestasi tersebut menjadi cambuk untuk perangkat daerah dan kecamatan lain. Sementara itu, kami perlu memberikan perhatian dan catatan kepada beberapa dinas yang penyerapannya di tahun anggaran 2022 ini masih agak rendah. Kita perlu mencari problem permasalahannya apa ? Apakah dari faktor perencanaan atau hal-hal lain,” beber Bupati Arief.
Bupati Arief menekankan agar pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 lalu bisa dijadikan pembelajaran. Sehingga di tahun 2023 nantinya penyerapan anggaran bisa lebih maksimal.
“Ini perlu menjadi sebuah catatan, jadi mungkin ada permasalahan di perencanaan atau yang lainnya. Saya menginginkan penyerapan anggaran belanja di 2023 bisa lebih maksimal,’’ ujarnya.
Selain itu Bupati Arief juga mengingatkan agar seluruh OPD tetap mengedepankan kepatuhan terhadap peraturan, efektivitas serta efisiensi anggaran. Serapan tinggi disertai dengan hal-hal tersebut merupakan prestasi pengelolaan keuangan tertinggi. Tentunya hal tersebut tidak bisa dilepaskan pula dari perencanaan yang baik.
“Saya berharap, pola pikir dan manajemen yang holistik, terintegrasi dari hulu hingga hilir, dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, harus dilaksanakan dengan baik. Karena kita punya target untuk WTP ini menjadi salah satu tugas kita. Diharapkan di 2023 Insya Allah akan lebih baik lagi. Saya dan Bu Wakil tidak bisa sendiri, tentunya kerja sama tim yang sudah kita lakukan mohon untuk bisa kita teruskan di 2023 mendatang,” pungkasnya. (Lingkar Network | Lingkarjateng.id)
