SALATIGA, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah kepada Wali Kota Salatiga Robby Hernawan didampingi Ketua DPRD Kota Salatiga pada Kamis, 11 Juni 2026.
Capaian ini merupakan Opini WTP ke-10 Kota Salatiga yang diraih secara berturut-turut sejak tahun 2016.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, menjelaskan bahwa opini WTP atas laporan keuangan daerah dinilai berdasarkan sejumlah aspek penting.
Apek penilaian meliputi kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, hingga kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan.
“Sinergi BPK dengan pemerintah daerah maupun DPRD memegang peranan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Alhamdulillah sebanyak 32 entitas memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ujarnya.
Menurut Ahmad Luthfi, capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta penyajian laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Sementara itu, Wali Kota Salatiga Robby Hernawan menegaskan keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 10 tahun berturut-turut merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah serta dukungan berbagai pemangku kepentingan.
“Alhamdulillah, Kota Salatiga kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Capaian ini merupakan buah dari kerja keras dan kolaborasi seluruh elemen di Pemerintah Kota Salatiga,” kata Robby.
Ia menambahkan, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan indikator penting yang menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Karena itu, pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan anggaran daerah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
“Ke depan, mari terus menjaga integritas dan semangat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang jujur, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Jurnalis: Angga Rosa
Editor: Ulfa
