Lingkarjateng.id – Menjelang 9 November 2026, publik sempat gaduh oleh kabar bahwa transfer antar bank dan dompet digital akan dikenai pajak. Kabar itu bermula dari pernyataan Ketua Dewan Penasehat Kadin, Hashim Djojohadikusumo, pada 29 Oktober bahwa bank, fintech, dan platform seperti Shopee, Lazada, dan GoTo harus ikut memungut pajak yang selama ini tidak dipungut. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara kemudian meluruskan. Yang dimaksud adalah Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN), bukan pajak baru, tidak mengubah tarif PPN, dan tidak memungut transfer pribadi.
Klarifikasi itu penting. Namun polemiknya menyembunyikan hal yang lebih menarik: SPP-TDLN mengubah cara negara memajaki ekonomi digital. Perubahan cara biasanya membawa risiko yang berbeda dari perubahan tarif, dan risiko itulah yang layak kita bicarakan.
Apa yang Sebenarnya Berubah
Selama ini PPN atas barang dan jasa digital dari luar negeri dipungut lewat skema PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), yaitu pemerintah menunjuk platform asing sebagai pemungut. Skema itu sudah menyetor Rp45,21 triliun sejak 2020 hingga akhir September 2026 dari setidaknya 245 pelaku usaha, termasuk Rp9,54 triliun pada Januari-September tahun ini. Kelemahannya, pemerintah harus lebih dulu mengenali dan menunjuk setiap penyedia.
SPP-TDLN membalik logikanya. Titik pemungutan bergeser ke jalur pembayaran di dalam negeri. Bank atau lembaga pembayaran yang ditunjuk mengidentifikasi transaksi yang memenuhi kriteria objek PPN saat pembayaran terjadi. Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, merangkumnya dengan baik: sistem lama mengejar siapa penjualnya, sistem baru menambahkan kemampuan melihat bagaimana pembayaran dilakukan. DJP menyatakan skema ini hanya menyasar transaksi yang belum dipungut lewat PMSE agar tidak terjadi pemungutan ganda. Tahap awal sejak 25 September melibatkan sejumlah bank BUMN, BSI, dan LinkAja, sedangkan calon penerbit lain masih menjalani masa stabilisasi.
Argumen yang Kuat untuk Mendukungnya
Dari sisi keadilan, argumennya kokoh. Pelaku usaha dalam negeri memungut PPN, sementara penyedia asing yang kecil dan tersebar bisa lolos. Ekonom CORE, Yusuf Rendy Manilet, menilai transaksi terbesar umumnya sudah tercakup PMSE, sehingga SPP-TDLN lebih banyak menyisir transaksi kecil dan tidak rutin yang selama ini lolos. Ia mengakui sistem ini tidak menutup semua celah, tetapi menjangkau yang selama ini sulit dipungut. Perlakuan setara antara pelaku usaha domestik dan asing adalah tujuan yang sah, dan memanfaatkan infrastruktur pembayaran digital untuk mencapainya adalah langkah yang masuk akal.
Empat Hal yang Akan Menentukan
Pertama, akurasi. Josua mengingatkan bahwa sistem harus bisa membedakan pembayaran jasa digital dari transfer luar negeri biasa dan transaksi yang bukan objek pajak, serta mencegah pajak ganda bagi platform yang sudah memungut lewat PMSE. Satu salah pungut mungkin tak berarti. Jutaan salah pungut akan menjadi masalah kepercayaan.
Kedua, beban konsumen. Menurut Yusuf, layanan digital yang sebelumnya belum dipungut PPN berpotensi menjadi lebih mahal. Itu konsekuensi wajar dari penegakan aturan, tetapi publik berhak diberi tahu, terlebih ketika INDEF menilai daya beli kelas menengah masih tertekan.
Ketiga, data. SPP-TDLN memanfaatkan informasi dari sistem pembayaran untuk mengenali transaksi. DJP menyatakan data diproses secara aman dan terbatas. Pernyataan itu perlu diikuti penjelasan yang rinci: data apa yang dipakai, berapa lama disimpan, dan siapa yang dapat mengaksesnya. Kepercayaan pada sistem pembayaran digital yang sedang tumbuh adalah aset ekonomi, bukan sekadar urusan teknis.
Keempat, komunikasi. Pernyataan tokoh yang menyebut platform dan fintech ikut memungut terdengar berbeda dari penjelasan DJP bahwa penerbit saat ini adalah bank dan lembaga pembayaran. Ketika kata “pajak” bertemu “transfer bank”, rumor selalu lebih cepat dari klarifikasi.
Jangan Dijual sebagai Penyelamat APBN
Hashim mengaitkan pajak digital dengan rendahnya rasio pajak dan defisit anggaran. Skala angkanya perlu ditempatkan secara wajar. DJP menyebut 5,5 juta transaksi digital lintas negara dengan nilai sekitar Rp10 triliun. Jika seluruhnya dikenai PPN 11 persen, nilainya sekitar Rp1,1 triliun. Itu batas atas kasar hitungan saya, karena sebagian transaksi bukan objek PPN atau sudah dipungut lewat PMSE, dan saya tidak mengetahui periode pencatatan angka DJP tersebut. Bandingkan dengan anggaran subsidi dan kompensasi energi 2026 yang dinaikkan menjadi Rp500 triliun. SPP-TDLN adalah soal keadilan dan kepatuhan, bukan solusi fiskal. Menjualnya sebagai obat defisit hanya akan menaikkan ekspektasi dan menambah kecurigaan publik.
Yang Sebaiknya Dilakukan
Pertama, umumkan indikator keberhasilan yang bisa diperiksa publik: tambahan basis pajak bersih, tingkat salah pungut, jumlah pengaduan, dan mekanisme pengembalian bila terjadi pungutan ganda. Josua sendiri mengusulkan ukuran serupa, yakni tambahan basis pajak, rendahnya kesalahan, dan minimnya biaya tambahan bagi konsumen.
Kedua, terbitkan daftar penerbit dan kategori transaksi yang dipungut dalam bahasa sederhana, lengkap dengan contoh. Ketiga, tetapkan satu pintu resmi untuk pernyataan tentang cakupan kebijakan, supaya kejadian pekan ini tidak berulang. Keempat, jelaskan batas penggunaan data pembayaran dan lakukan evaluasi terbuka beberapa bulan setelah penerapan penuh.
Perlu diakui, pemerintah sudah menempuh tahap pengujian dan stabilisasi, menegaskan bahwa transfer pribadi bukan objek pemungutan, dan menerapkannya bertahap. Itu langkah yang hati-hati. Pembela kebijakan ini juga benar bahwa menunda penegakan pajak digital berarti mempertahankan ketidakadilan bagi pelaku usaha domestik. Pertanyaannya bukan lagi apakah, melainkan bagaimana.
Pajak yang adil bukan hanya pajak yang dipungut dengan benar, tetapi juga yang dipahami publik. Di ekonomi digital, kepercayaan pada jalur pembayaran adalah infrastruktur, sama pentingnya dengan kabel dan server.
Penulis: Kusuma Wijaya, S.E., M.Ak., CPHRM., C.Med., Mahasiswa Doktor Ilmu Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Dosen ITSNU Pekalongan
