BLORA, Lingkarjateng.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN), Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto, bersama Bupati Blora, Arief Rohman, siap mendukung percepatan proses PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Desa Wonorejo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora.
Dengan dukungan itu, tanah yang ditempati 1.320 kepala keluarga (KK) tidak lama lagi akan diterbitkan sertifikat tanahnya yang ditargetkan rampung pada tahun 2023.
Bertempat di Masjid Ponpes Al Muhammad, Wonorejo, Cepu, Menteri ATR BPN, Hadi Tjahjanto, menegaskan bahwa pihaknya ingin agar masyarakat bisa memiliki kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati sejak puluhan tahun lalu.
“Salah satu tugas yang diberikan Pak Presiden ya untuk percepatan PTSL. Keinginan warga untuk memiliki sertifikat tanah, akan kita bantu. Yang penting nanti bisa memiliki sertifikat, dan tidak ada akibat hukum di kemudian hari. Apapun bentuknya. Sertifikatnya nanti bisa hak kelola, guna bangunan atau hak pakai. Nanti sertifikatnya bisa diwariskan anak cucu, untuk cari modal usaha, atau agunan bank,” ungkap Menteri ATR BPN, Hadi Tjahjanto.
Proses penyusunan sertifikat, lanjut Menteri ATR, ditargetkan selesai di awal tahun 2023 nanti. Ia pun meminta agar Kanwil ATR BPN Jawa Tengah mengawal langsung proses sertifikasi tanah di Wonorejo.
“Pak Bupati juga sudah sepakat dan setuju untuk membantu percepatan sertifikasi ini. Kami minta Kepala Kanwil ATR BPN Jateng langsung terjunkan tim untuk melakukan pendataan. Pak Bupati bisa menyerahkan datanya, pastikan semuanya warga Pak Bupati. Jangan sampai ada warga titipan yang masuk,” terangnya.
Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan terima kasih atas kehadiran Menteri ATR BPN ke Kabupaten Blora untuk mengawal proses sertifikasi tanah di Wonorejo.
“Terima kasih Pak Menteri atas kedatangannya dan arahannya. Pada prinsipnya Pemkab siap untuk menindaklanjuti arahan dan mengamankan kebijakan Pak Menteri. Tentunya sesuai aturan, regulasi yang berlaku agar ke depan nanti tidak muncul akibat hukum,” ucap Bupati Arief.
Kepada warga masyarakat Wonorejo, Sarirejo, Tegalrejo, dan Jatirejo, Bupati Arief minta untuk dapat mendukung proses sertifikasi yang akan dilakukan Kantor ATR BPN.
“Sesuai arahan Pak Menteri, yang penting masyarakat punya sertifikat apapun bentuknya agar punya kepastian hukum dan tidak menimbulkan akibat hukum di kemudian hari. Kita sangat mendukung. Nanti juga bisa diwariskan ke anak cucu. Masa berlakunya 80 tahun dan bisa terus diperpanjang,” bebernya.
Dalam kesempatan itu juga dilakukan dialog Menteri dengan warga masyarakat Wonorejo. Turut hadir Dirjen Kementerian ATR BPN, Kakanwil ATR BPN Jawa Tengah, Forkopimda Blora, Ketua Relawan Jokowi. (Lingkar Network | Lingkarjateng.id)
