KENDAL, Lingkarjateng.id – Sejumlah warga yang menamakan diri Komunitas Peduli Lingkungan Desa Sarirejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, akhirnya membubarkan diri dan tidak melanjutkan aksi demonstrasi yang rencananya dilakukan di Kawasan Industri Kendal (KIK) dan SPBE Kaliwungu pada Minggu, 19 Januari 2025.
Aksi tersebut berhasil diredam setelah Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Kendal Agus Dwi Lestari bersama jajaran kepolisian Polres Kendal dan Pemerintah Kecamatan Kaliwungu melakukan komunikasi dengan warga Desa Sarirejo terkait solusi penangan banjir yang kerap melanda wilayah setempat.
Aksi demo yang dilakukan di depan Perumahan Graha Raya Desa Sarirejo tersebut menuntut pemerintah setempat agar menyelesaikan persoalan banjir yang kerap melanda Desa Sarirejo dan Wonorejo akibat limpahan Sungai Aji. Kondisi tersebut diperparah dengan gorong-gorong Jalan Lingkar Kaliwungu yang tersumbat sedimentasi lumpur dan tidak ada perawatan.
Saluran yang belum ditalud juga mengakibatkan rumput dan eceng gondok tumbuh subur dan menghalangi arus air.
Selain itu, adanya bangunan pabrik SPBE di atas saluran air juga turut memperparah banjir.
Ada tiga tuntutan warga dalam aksi tersebut. Pertama, warga meminta pemerintah segera melakukan aksi nyata dalam mengatasi bencana banjir dengan melakukan normalisasi Kali Aji dari lumpur, memfungsikan semua pintu air yang rusak, taludisasi semua saluran, dan membersihkan semua saluran air secara periodik.
Kedua, warga meminta pemerintah setempat melakukan normalisasi saluran air yang ada di pabrik SPBE. Dan ketiga, menuntut agar Kawasan Industri Kendal lebih peduli pada lingkungan.
Koordinator aksi, Jawahir Muhammad, berharap seluruh elemen baik pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat dapat bertanggung jawab atas kondisi fasilitas umum saluran air dan gorong-gorong yang selama ini menyebabkan banjir.
“Kita sudah berjuang dari tahun 2021. Audiensi sudah nggak kehitung, bolak-balik tapi realisasi pemerintah tidak ada. Gorong-gorong itu tidak berfungsi, akibatnya air di dalam di selatan Kaliwungu berhenti dan mengakibatkan banjir di sini,” ucapnya.
“Banjir bisa 5 sampai 6 hari. Diperparah lagi dengan banyak sumbatan sampah, rumput yang tidak dibersihkan,” sambungnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa warga berharap agar pemerintah membongkar bangunan SPBE yang berdiri di atas saluran air. Selain itu, warga juga menuntut agar KIK juga lebih peduli kepada warga sekitar yang terdampak banjir.
“Untuk KIK kita sudah mengajukan bantuan tapi tidak ditindaklanjuti. SPBE kita harapkan dibongkar itu, karena bangunannya salah berdiri di atas saluran air. Harapan kita pemerintah harus lebih peduli. Jangan sering-sering membuat janji ke warga, atau audiensi yang ujung-ujungnya tidak ada tindakan. Banjir sudah tidak bisa ditoleransi, semua harus diperbaiki,” tegas Jawahir.
Sementara itu, Pj. Sekda Kendal Agus Dwi Lestari menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal akan berupaya menindaklanjuti permasalahan tersebut dan mencari solusi terbaik agar banjir di Desa Sarirejo dan sekitarnya bisa segera teratasi.
“Artinya ini perlu kita cari permasalahannya. Dari tuntutan aspirasi yang kita terima nanti akan kita tindak lanjuti. Baik kewenangan itu ada di pemkab, provinsi, pusat, ataupun melibatkan pihak swasta. Karena ada pihak swasta yang ditengarai menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir,” ucapnya.
“Nanti kita rapatkan segera untuk mencari solusi. Mudah-mudahan ada respons positif dari berbagai pihak,” sambungnya. (Lingkar Network | Arvian Maulana – Lingkarjateng.id)
