PEKALONGAN, Lingkarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menyerahkan bantuan keuangan (bankeu) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan sebesar Rp 61 miliar untuk melaksanakan sejumlah program.
Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, kepada Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, di kantor Bappeda Kota Pekalongan, pada Selasa, 2 September 2025.
Adapun bantuan keuangan tersebut terbagi dalam beberapa kegiatan, meliputi bantuan belanja bagi hasil pajak kepada Kota Pekalongan senilai Rp 54,2 miliar, bantuan tak terduga (BTT) Rp 1,5 miliar, bantuan sarana prasarana Rp 700 juta, TMMD Rp 697 juta.
Kemudian ada bantuan pendidikan untuk 50 kegiatan total Rp 2 miliar, bantuan Kelompok Usaha Bersama (Kube) untuk 10 kelompok total Rp 200 juta, bantuan sambungan listrik rumah sebanyak 5 unit total Rp 6,1 juta, bantuan pembangunan PLTS rooftop senilai Rp 60 juta.
Kerugian Kebakaran Kompleks Pemkot Pekalongan Ditaksir Capai Rp 100 Miliar
Selain itu, juga ada bantuan hibah untuk organisasi masyarakat dan yayasan pendidikan sebanyak tiga lembaga dengan nilai total Rp 110 juta, bantuan hibah pendidikan keagamaan/ gobang keagamaan untuk 4 lembaga sebesar Rp 230 juta.
Kemudian bantuan insentif pengajar keagamaan sebanyak 2.589 dengan nilai Rp 1 miliar, dan Penghargaan Pangripta Abipraya Kota Pekalongan Rp 275 juta.
Luthfi menjelaskan, sebagian bantuan keuangan itu juga untuk pemulihan Kantor Pemkot Pekalongan yang sempat terbakar beberapa waktu lalu.
Polisi Tangkap 11 Pelaku Pembakaran Kantor DPRD dan Pemkot Pekalongan
“Sudah kami perbantukan, baik bantuan cadangan pangan, bantuan Kube, dan sebagainya kita dorong yang nantinya akan membantu recovery di wilayah Kota Pekalongan. Termasuk bangunan-bangunan, lagi dihitung, nanti provinsi akan turun tangan,” kata Luthfi.
Dia menambahkan, kondisi terkini di Kota Pekalongan sudah kondusif. Pelayanan publik dan aktivitas pegawai Pemkot Pekalongan saat ini dialihkan ke beberapa tempat. Percepatan pemulihan juga terus dilakukan, termasuk perbaikan bangunan-bangunan yang rusak.
Dia memastikan seluruh masyarakat terlayani walaupun ada kantor di Pemerintah Kota Pekalongan yang sebagian masih rusak.
Sementara itu, Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, memastikan pelayanan publik tidak terganggu meskipun kantor Setda dan kantor DPRD Kota Pekalongan sempat terbakar pada 30 Agustus 2025 lalu.
Sumber: Pemprov Jateng
Editor: Rosyid
