KENDAL, Lingkarjateng.id – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Kendal bersama DPRD Kendal mulai membahas secara mendalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Regulasi tersebut disiapkan untuk memberikan kepastian hukum terkait mekanisme pemilihan kepala desa, pengisian perangkat desa, hingga tata kelola pemerintahan desa.
Pembahasan dilakukan dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kendal bersama Dispermasdes di Ruang Komisi A DPRD Kendal, Selasa, 17 November 2026.
Kepala Dispermasdes Kendal, Alfebian Yulando mengatakan pembahasan Raperda tersebut dilakukan dengan mengkaji setiap pasal secara cermat, termasuk menampung berbagai masukan dari anggota Pansus IV.
Menurutnya, pembahasan mencakup dua substansi penting, yakni pengaturan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa.
“Dalam kegiatan tadi kita membahas pasal per pasal, kita bedah. Masukan dari Pansus kita rangkum, nanti hasilnya setelah studi banding akan kami laporkan ke Bapemperda,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut pembahasan, kata dia, Dispermasdes bersama Pansus IV juga merencanakan studi tiru atau studi banding ke daerah yang telah melaksanakan pemilihan kepala desa. Kegiatan tersebut dijadwalkan Kamis mendatang untuk mempelajari kesesuaian regulasi dengan praktik pelaksanaannya di lapangan.
Febi menambahkan, tahapan berikutnya adalah penyusunan Peraturan Bupati (Perbup). Ia memastikan Perbup nantinya akan memuat muatan lokal agar kebijakan yang diterapkan sesuai kondisi dan kebutuhan desa di Kabupaten Kendal.
“Harapannya, kita selesaikan Perda dan menuju ke Perbup. Melalui regulasi itu, harapannya bisa cepat selesai dan aturan yang dihasilkan bisa berpihak kepada masyarakat desa,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Pansus IV DPRD Kendal, Khasanudin mengatakan salah satu poin penting yang menjadi perhatian yakni terkait mekanisme seleksi perangkat desa yang transparan dan memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat.
“Kita sudah melakukan public hearing dan mencatat apa yang menjadi usulan masyarakat. Harapan kami, aspirasi tersebut bisa dituangkan secara utuh dalam Raperda ini,” ujarnya.
Selain mekanisme seleksi, Raperda tersebut juga akan mengatur ketentuan mengenai masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, batasan kewenangan, hingga sanksi atau konsekuensi apabila terjadi pelanggaran.
Pihaknya berharap, regulasi baru tersebut mampu memberikan kepastian hukum bagi kepala desa maupun perangkat desa, sekaligus menjamin masyarakat memperoleh kesempatan yang adil dalam proses pengisian jabatan di pemerintahan desa.
“Melalui pembahasan yang melibatkan DPRD dan Dispermasdes serta memperhatikan aspirasi masyarakat, harapannya Raperda tersebut nanti menjadi landasan bagi terwujudnya pemerintahan desa yang transparan, tertib, dan profesional di Kabupaten Kendal,” pungkasnya. (Adv)
Jurnalis: Anik Kustiani
Editor: Sekar
































