PATI, Lingkarjateng.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mengesahkan besaran anggaran perubahan APBD 2023 dalam rapat paripurna pada Rabu, 13 September 2023.
Mulihan selaku juru bicara rapat melaporkan bahwa pada anggaran perubahan APBD 2023 mengalami defisit RP 135 miliar karena jumlah belanja pemerintah lebih besar ketimbang pendapatan daerah.
Menurut laporan yang disampaikan, pendapatan daerah Kabupaten Pati yakni Rp2.675.394.704.000 sedangkan belanja daerah mencapai Rp2.811.174.922.000. Jika dikalkulasikan terdapat defisit Rp 135 miliar.
“Badan Anggaran DPRD Pati menyikapi dan membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2023 telah menyetujui pergeseran dengan nominal tersebut,” ucap Muslihan.
Sementara untuk menutupi defisit tersebut diambilkan dana dari pembiayaan netto sesuai dengan jumlahnya yakni Rp 135 miliar.
Anggaran Perubahan APBD 2023 Masih Dibahas, Sebagian Besar untuk Pemilu
Muslihan menyampaikan bahwa dana pada anggaran perubahan APBD 2023 ini diperoleh dari sisa lebih penerimaan anggaran atau SILPA, serta dari penyertaan modal Bank Jateng.
“Penerimaan pembiayaan daerah antara lain bersumber dari SILPA APBD 2022 dan penyertaan modal Bank Jateng sebesar Rp 3 miliar,” imbuhnya.
Sementara itu Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menyatakan tidak ada pergeseran anggaran pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hanya saja di beberapa OPD seperti Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) diberikan anggaran cukup besar untuk pelaksanaannya penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) senilai lebih dari Rp 600 juta.
Kemudian, di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) juga diberikan tambahan untuk bonus atlet Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) berprestasi. Termasuk untuk penyelenggaraan Pemilukada 2024 sebesar Rp 25 miliar.
“Jadi tidak ada pergeseran anggaran yang ada di APBD perubahan 2023. Karena beban Pemkab Pati cukup lumayan. Pertama PPPK yang harus dibayar oleh Pemkab, kemudian dana cadangan Pemilu daerah 2024. Termasuk bonus Porprov, berdasarkan anggaran perubahan APBD akan segera dibayarkan yang jumlahnya kurang lebih Rp 7 miliar,” beber Ali Badrudin.
Berdasarkan laporan tersebut, seluruh anggota dewan beserta badan eksekutif menyetujui dan menyepakati KUA PPAS APBD tahun anggaran 2023. Selanjutnya, anggaran bisa segera dialokasikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkarjateng.id)
