SEMARANG, Lingkarjateng.id – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyebut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memiliki sejumlah kekurangan dalam menyelesaian permasalahan Desa Wadas, Kabupaten Purworejo. Atas permasalahan itu, Ganjar disebut akan bertanggung jawab dengan kekurangannya.
Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa, usai pertemuan dengan Ganjar di Mapolda Jawa Tengah, Jumat (11/2) pagi. Ia megatakan, berkaitan dengan kunjungan kali ini untuk menyampaikan dan memastikan agar kekurangan-kekurangan tersebut bisa diperbaiki.
“Hasil kunjungan komisi III ketemu sama yang pro dan kontra yang di dalam waduk kita ketemu sama LBH (Lembaga Bantuan Hukum) dan kawan-kawan Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia). Kita tadi juga sudah ketemu pak Ganjar, badan sungai, BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan Kapolda Jawa Tengah. Semuanya itu kita elaborasi (penggarapan) semua, kita cek semua, akhirnya yang ingin kita sampaikan Ganjar mengakui ada kekurangan. Ke depan akan diperbaiki,” kata Desmond.
Diduga Maladministrasi, Ombudsman Investigasi Pengamanan Polisi di Desa Wadas
Parameter tanggung jawab tersebut, lanjut Desmond, atas kekurangan kepastian dan komunikasi yang sampai saat ini belum maksimal. Yakni berkaitan dengan proyek pengukuran, penambangan, pelaksana dan setiap masyarakat yang terlibat.
“Beliau bertanggung jawab atas kekurangan-kekurangan itu. BPN parameternya jelas, Badan sungai kebutuhan batunya jelas, Pak Ganjar sebagai pimpinan daerah juga ke depan keterpaduan BPN yang melakukan pengukuran antara badan sungai yang membutuhkan batu dengan tidak mengganggu akses lingkungan. Dasar-dasar ini yang harus dikomunikasi dengan yang kontra dan pro,” jelas Desmond.
Ke depan, Komisi III DPR RI akan merapatkan permasalahan-permasalahan tersebut di pemerintahan pusat, yaitu dengan membuat rekomendasi dan himbauan untuk menyelesaikan permasalahan Desa Wadas. “Harapannya ke depan bisa cepat selesai tanpa menurunkan TNI Polri untuk berhadapan dengan masyarakat,” pungkas Desmond.
Proyek Tambang Wadas Diprotes Ratusan Mahasiswa Semarang
Kesempatan sama, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan me-review metode yang digunakan. Diantaranya pendekatan dengan cara buka dialog bersama masyarakat.
“Kemudian review secara teknis akan kami lakukan. Karena tadi masukan Komisi III bagus, berapa deposit yang dibutuhkan? Apakah diambil dari sana semua? Seandainya yang sudah setuju itu tidak setuju itu dipakai, apakah sudah mencukupi atau belum? Akan kita review secara teknis dan tentu bukan saya. Ahlinya yang berkepentingan untuk mengerjakan itu, saya hanya memimpin pelaksanaan,” imbuh Ganjar. (Lingkar Network | Adhik Kurniawan – Koran Lingkar)
