PATI, Lingkarjateng.id – Ormas Masyarakat Penjaga Nusantara (Mantra) kecewa lantaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pati tidak mau menemui massa demo soal rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada Senin, 9 Oktober 2023.
Selama demo berlangsung, terlihat pintu gerbang kantor BKPP Pati ditutup rapat dengan penjagaan pihak kepolisian. Begitupun dengan para pegawai BKPP yang bersembunyi dibalik jeruji pagar besi.
Kepala BKPP Pati, Saiful Ikmal, juga tidak berani menampakkan batang hidungnya. Hanya Sekertarisnya, Rizki Hermanu, yang terlihat berdiri di dalam kantor menyaksikan massa aksi berdemo.
Ormas Mantra Gelar Demo, Tuntut BKPP Pati Buka Formasi PPPK THL Teknis
Ketua Ormas Mantra, Cahaya Basuki, mengaku kecewa dengan sikap BKPP Pati. Hal ini dinilai memperkuat dugaan kejanggalan rekrutmen PPPK Pati yang tidak membuka formasi tenaga harian lepas (THL) serta dugaan kecurangan yang ada di internal BKPP terkait penerimaan pegawai pemerintah.
Meskipun demikian, ia mengaku tidak peduli dengan sikap BKPP yang acuh. Jika nantinya memang tidak ada titik temu antara pihaknya dengan BKPP, dia bakal mengerahkan massa yang lebih banyak lagi agar BKPP mau terbuka.
Demo Tuntut Keadilan Rekrutmen PPPK, Massa Ormas Mantra Dukuhseti Bergerak ke Pati
“Kantor ditutup kami tidak peduli, mereka mau dengar atau tidak kami tidak peduli. Kami sangat kecewa, makanya kami demo. Kalau tidak ngapain kita demo. Makanya kami ormas yang punya hak sosial kontrol. Diminta konfirmasi baik-baik juga tidak mau, makanya kita demo,” tegas Ketua Ormas Mantra yang akrab disapa Yayak Gundul.
Menurut Yayak, jika BKPP terus-terusan tidak membuka formasi untuk THL maka perasaan dianaktirikan akan terus melekat pada para THL di lingkup organisasi perangkat Daerah (OPD). Apalagi di kabupaten Eks Keresidenan Pati seperti Rembang, Blora, Kudus, Jepara.
Yayak mengatakan bahwa kecurigaan adanya kecurangan dalam penerimaan PPPK semakin kuat, sebab sebelumnya dirinya mendapat laporan akan adanya keluhan dari THL yang merasa tidak adil dengan sikap BKPP yang hanya membuka formasi untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
“Memang di Pati ini bobrok. Saya dapat info THL ini hampir 10.000, kalau PPPK hanya 600 orang, berapa tahun akan selesai. Apalagi setiap tahun THL ini terus bertambah,” tandasnya. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkarjateng.id)
