PATI, Lingkarjateng.id – Masuknya anggaran untuk bidang olahraga ke Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) Kabupaten Pati yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mendapat kritikan dari banyak pihak.
Banyak pihak menilai, seharusnya anggaran untuk bidang olahraga dikelola oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pati, bukan dikelola oleh Dinporapar. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin akan melakukan evaluasi dengan memanggil semua pihak yang terkait.
“Kemarin saya sudah koordinasi dengan Ketua KONI, Pak Mustamaji tentang itu. Dalam waktu dekat nanti akan kami minta Komisi D yang membidangi untuk memanggil Dinporapar bersama dengan TAPD,” kata Ali.
Koordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) yang dalam hal ini Jumani, dirasa oleh Ali adalah suatu yang tepat. Berkaca di kabupaten lain, politisi dari PDI-Perjuangan ini juga menilai, seharusnya bidang olahraga dipegang sepenuhnya oleh KONI.
“Ini arus anggarannya kenapa bisa di Dinporapar tidak di KONI? Kalau Kepala OPD, jendralnya ‘kan ada di Pak Sekda. Kemudian Pak Sekda ini sebagai Ketua TAPD, nanti kita tanya apakah kalau di KONI bisa atau tidak, melanggar aturan atau tidak. Kalau tidak ya biar di KONI, Dinporapar biar fokus di bidangnya,” imbuhnya.
Apabila anggaran olahraga dibebankan sepenuhnya di Dinporapar, tentunya akan menjadi tugas berat bagi Dinporapar. Terlebih, karena adanya Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tahun depan.
Sehingga, dengan dialihkannya anggaran ke KONI akan meringankan tugas Dinporapar yang juga bertugas dalam membangkitkan sektor pariwisata pasca pandemi covid-19.
“Kami kemarin diskusi, hasilnya pun di daerah lain juga di KONI. Akan kami minta Dinporapar dengan melibatkan Sekda kenapa anggaran di situ, tidak dialihkan ke KONI saja dalam waktu dekat. Masalah ini ‘kan bisa dirembug, tidak sesuatu harga mati Dinporapar ‘kan tidak,” tutupnya. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkarjateng.id)
