KENDAL, Lingkarjateng.id – Inovasi pelayanan publik tidak cukup hanya diwujudkan melalui gagasan dan program di atas kertas. Kehadirannya harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi, serta menghasilkan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan.
Prinsip inilah yang tercermin dalam inovasi BUPATI KAMI (Budidaya Udang Padat Tebar Tinggi Klaster Mini), sebuah inovasi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kendal yang terus bertahan, berkembang, dan memberikan manfaat bagi pembudidaya udang sejak digagas Joko Suprayoga pada tahun 2021 hingga sekarang.
Pada Kamis, 19 November 2026, Sekretaris DKP Kendal, Joko Suprayoga, bersama sejumlah staf melakukan pemantauan langsung terhadap perkembangan implementasi inovasi BUPATI KAMI di tambak Pokdakan Mino Rejo Desa Kalirejo Kangkung. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen DKP Kendal untuk memastikan inovasi tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi terus berjalan, direplikasi, dan memberikan dampak terhadap peningkatan produktivitas serta pendapatan pembudidaya.
Keberlanjutan inovasi ini menjadi bukti bahwa pelayanan publik yang baik bukan sekadar menghadirkan teknologi, melainkan membangun hubungan pendampingan yang berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat.
BUPATI KAMI menjadi contoh konkret penerapan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Sebelum inovasi ini dikembangkan, pembudidaya udang menghadapi berbagai persoalan, mulai dari teknologi budidaya tradisional, keterbatasan pengetahuan teknis, tingginya risiko serangan hama dan penyakit, hingga ancaman kerugian akibat kegagalan produksi.
Kondisi tersebut membutuhkan kehadiran pemerintah yang tidak hanya memberikan penyuluhan, tetapi juga mendampingi pembudidaya dalam mengidentifikasi persoalan, melakukan pencegahan, mengambil tindakan teknis, serta mengawal proses budidaya sampai panen.
Melalui BUPATI KAMI, DKP Kendal menghadirkan pendekatan pelayanan yang lebih responsif, solutif, dan partisipatif. Salah satu wujudnya adalah pelayanan Pos Kesehatan Ikan Terpadu (POSIKANDU), yang memperkuat upaya pemantauan kesehatan ikan dan udang, identifikasi potensi serangan penyakit, konsultasi teknis, serta pendampingan pengendalian hama dan penyakit ikan.
Kehadiran layanan ini sangat penting karena persoalan kesehatan udang tidak dapat menunggu sampai terjadi kematian massal atau penurunan produksi. Pembudidaya membutuhkan akses pendampingan yang cepat, tepat, dan berkelanjutan agar risiko kerugian dapat ditekan sejak dini.
Inilah salah satu argumen kuat yang membuktikan BUPATI KAMI sebagai inovasi pelayanan publik. Pemerintah hadir mendekatkan layanan teknis kepada masyarakat, memberikan solusi berdasarkan persoalan riil di tambak, sekaligus meningkatkan kapasitas pembudidaya agar semakin mandiri.
Pegawai DKP Kendal dan penyuluh perikanan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi turun langsung membersamai pembudidaya, memantau perkembangan udang, memberikan arahan teknis, mengevaluasi kualitas air, serta membantu mengantisipasi gangguan selama masa pemeliharaan. Dengan demikian, keberhasilan panen bukan semata-mata hasil kerja pembudidaya, melainkan juga buah kolaborasi antara pemerintah, penyuluh, kelompok pembudidaya, akademisi, dan dunia usaha.
Keberhasilan BUPATI KAMI juga terlihat dari semakin luasnya replikasi secara mandiri oleh kelompok pembudidaya. Setelah keberhasilan tambak percontohan Pokdakan Mino Rejo, inovasi ini direplikasi dengan metode ATM (Amati, Tiru, dan Modifikasi) oleh Pokdakan Karangsari, Kecamatan Kendal; Pokdakan Subur Wangi Desa Sendang Dawung, Kecamatan Kangkung; Pokdakan Mino Semi Desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung; serta Pokdakan Ngudi Makaryo Desa Kartika Jaya, Kecamatan Patebon.
Replikasi tersebut menunjukkan bahwa inovasi telah berkembang menjadi pengetahuan dan praktik budidaya yang dapat dipelajari, disesuaikan, dan diterapkan oleh kelompok lain sesuai kondisi masing-masing tambak.
Sekretaris DKP Kendal, Joko Suprayoga, menegaskan bahwa keberhasilan inovasi harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
Pemerintah daerah harus hadir ketika pembudidaya menghadapi persoalan, bukan hanya ketika kegiatan seremonial dilaksanakan. Pendampingan secara langsung, pelayanan kesehatan ikan, transfer pengetahuan, serta pemantauan perkembangan budidaya merupakan bagian dari tanggung jawab pelayanan publik yang harus terus diperkuat.
“BUPATI KAMI membuktikan bahwa inovasi pelayanan publik harus hadir sampai ke tambak, menyentuh persoalan yang dihadapi pembudidaya, dan memberikan solusi nyata. Ketika udang terserang penyakit, pembudidaya membutuhkan pendampingan. Ketika menghadapi kendala teknis, mereka membutuhkan kehadiran tenaga yang kompeten. Dan ketika memasuki masa panen, keberhasilan mereka menjadi kebahagiaan bersama. Karena itu, DKP Kendal berkomitmen untuk terus membersamai pembudidaya agar semakin mandiri, produktif, dan sejahtera,” ungkapnya.





























