Semarang (lingkarjateng.id) – Pita cukai bekas kemasan bungkus rokok ternyata masih memiliki nilai ekonomi di sejumlah lingkungan kampung. Benda yang sudah tidak berlaku itu dikumpulkan warga, lalu ditukarkan dengan kebutuhan sehari-hari, seperti gula dan telur di warung.
Praktik tersebut menjadi perhatian karena pita cukai bekas berpotensi disalahgunakan untuk mengelabui pengawasan peredaran rokok ilegal. Pita yang dilepas dari bungkus rokok lama itu bisa ditempelkan kembali pada kemasan rokok hasil produksi ilegal sehingga seolah-olah telah memenuhi kewajiban pembayaran cukai.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DIY, Agus Yulianto, mengungkapkan modus tersebut saat sosialisasi dan pemusnahan rokok ilegal di halaman Gedung Gradhika, Kantor Gubernuran Jawa Tengah, Semarang, Kamis (12/11/2026).
“Di kampung-kampung itu bisa jadi alat tukar. Jadi, dikletek pelan-pelan, dikumpulkan, nanti kalau waktunya perlu beli gula atau telur, itu bisa ditukarkan di warung-warung,” ungkap Agus.
Ia menjelaskan, terdapat empat ciri utama rokok ilegal yang perlu dikenali masyarakat. Pertama, rokok polos atau tidak dilengkapi pita cukai. Kedua, menggunakan pita cukai palsu dengan gambar, warna, maupun hologram yang tidak sesuai aslinya.
Ketiga, memakai pita cukai bekas yang diambil dari bungkus rokok lain. Keempat, menggunakan pita cukai yang salah peruntukan atau personalisasi, misalnya pita cukai sigaret kretek tangan (SKT) ditempelkan pada produk sigaret kretek mesin (SKM).
Ketidaksesuaian juga dapat diketahui melalui identitas perusahaan yang tertera pada pita cukai. Karena itu, masyarakat diminta tidak hanya melihat keberadaan pita cukai, tetapi juga memeriksa keaslian, kondisi, serta kesesuaian identitas dan jenis produk.
“Peredaran rokok ilegal tentunya merugikan, sangat merugikan penerimaan negara. Terlebih saat ini negara sedang betul-betul membutuhkan anggaran guna terus melanjutkan pembangunan,” ujarnya.
Menurut Agus, peredaran rokok ilegal bukan sekadar mengurangi penerimaan negara. Praktik tersebut juga memicu persaingan usaha tidak sehat karena produk yang tidak membayar kewajiban cukai berpotensi dijual lebih murah dibandingkan rokok dari industri yang taat aturan.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, Tri Harso Widirahmanto, mengatakan pemberantasan rokok ilegal tidak bisa hanya mengandalkan operasi dan penindakan. Kesadaran masyarakat untuk tidak membeli, menjual, maupun mengedarkan rokok ilegal juga menjadi faktor penting.
Satpol PP Jateng memperkuat pengawasan dengan melibatkan 35 Satpol PP kabupaten/kota. Upaya tersebut dilakukan melalui operasi pasar, patroli darat, serta pengawasan barang kiriman.
Selain pengawasan lapangan, Satpol PP mengembangkan inovasi PANCEN JATENG, yakni sistem berbasis teknologi dan data yang mengintegrasikan informasi serta laporan masyarakat untuk mendukung deteksi dini peredaran rokok ilegal.
Melalui sistem tersebut, informasi yang masuk dari masyarakat dapat digunakan petugas untuk menentukan sasaran pengawasan secara lebih cepat dan tepat. Penguatan partisipasi publik juga dilakukan melalui pengukuhan Duta Anti Rokok Ilegal. Dengan menjadi agen edukasi sekaligus membantu menyampaikan informasi mengenai dugaan peredaran rokok ilegal di lingkungan masing-masing. (lingkar network/Rizky)***
Editor : Ady Arfian
