KENDAL, Lingkarjateng.id – Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kendal, Alfebian Yulando, harapkan pengukuhan Asosiasi Pengusaha Tambang (ASPET) menjadi langkah baru dalam mendorong tata kelola pertambangan yang lebih tertib dan bertanggung jawab.
Menurut Febi, selama ini aktivitas pertambangan galian C di Kendal masih menghadapi persoalan terkait perizinan. Ada usaha pertambangan yang telah mengantongi izin lengkap, tetapi belum beroperasi. Sementara di sisi lain terdapat aktivitas penambangan yang sudah berjalan meskipun perizinannya belum lengkap.
“Harapannya nanti ada sinergi antara pengusaha tambang dengan Pemkab Kendal untuk membawa dampak positif. Di antaranya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta membuka kesempatan kerja yang merata bagi putra daerah, terlebih Kendal saat ini berkembang menjadi kota industri,” ujarnya, Kamis, 12 November 2026.
Febi menegaskan keberadaan aktivitas pertambangan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya warga yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Peningkatan kesejahteraan masyarakat harus menjadi perhatian sehingga aktivitas pertambangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan usaha.
“Selain itu, para pengusaha tambang juga harus memiliki tanggung jawab penuh terhadap kelestarian lingkungan. Mulai dari pengelolaan dampak lingkungan selama kegiatan penambangan, pelaksanaan reklamasi pascatambang, hingga menjaga keseimbangan ekosistem agar tetap lestari,” ungkapnya.
Selain itu, aktivitas pertambangan memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan para pengusaha tambang operasional usaha berjalan sesuai ketentuan sekaligus memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.
Bupati Kendal Minta Pengusaha Tambang Taat Regulasi dan Jaga Kelestarian Lingkungan
Sementara itu, Ketua ASPET Kabupaten Kendal, Gatot Herlambang, mengatakan terdapat sekitar 32 pengusaha tambang di Kabupaten Kendal yang dikukuhkan dalam kepengurusan periode 2026-2031. Seluruh anggota yang tergabung merupakan pengusaha tambang yang telah mengantongi izin resmi.
“ASPET menjadi wadah untuk menyatukan komitmen para pengusaha tambang agar menjalankan aktivitas pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Gatot.
Ia menegaskan, ASPET tidak hanya menjadi organisasi yang menaungi para pengusaha tambang, tetapi juga berfungsi sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan pembinaan bagi seluruh anggotanya.
“Asosiasi berkomitmen membangun komunikasi yang baik dengan instansi pemerintah daerah maupun seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk aparat penegak hukum,” ucapnya.
Gatot berharap ASPET dapat tumbuh menjadi organisasi yang solid dan profesional, memperkuat solidaritas antaranggota, sekaligus mendorong terciptanya kegiatan usaha pertambangan yang tertib dan sesuai ketentuan pemerintah.
“Harapannya, kami bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan Satgas MBLB untuk mewujudkan kepastian hukum dalam kegiatan pertambangan. Kami ingin pengusaha yang menambang benar-benar berizin dan melaksanakan seluruh ketentuan serta aturan pertambangan yang berlaku,” pungkasnya. (Adv)
Jurnalis: Anik Kustiani
Editor: Ulfa
