BLORA, Lingkarjateng.id – Pengusulan bantuan sosial (bansos) melalui agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kabupaten Blora telah menembus 46 ribu usulan hingga akhir Oktober 2026. Program ini melibatkan hampir 2.000 agen yang membantu masyarakat mengakses bantuan pemerintah pusat.
Kepala Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos P3A) Blora, Luluk Kusuma Agung Ariadi, mengatakan keberadaan agen Perlinsos ditujukan untuk memperluas jangkauan pengusulan bansos, termasuk bagi warga yang belum tercatat sebagai penerima bantuan.
Agen tersebut direkrut dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, pengurus RT/RW, aparatur sipil negara (ASN), perangkat desa, TNI, Polri, hingga kader PKK dan posyandu.
“Tujuannya untuk memberikan fasilitas kepada keluarga ataupun masyarakat, tetangganya yang belum terdaftar ataupun yang sudah terdaftar untuk mendapatkan bantuan sosial. Semakin banyak agen Perlinsos, semakin banyak masyarakat yang bisa terjangkau,” ujar Luluk, Kamis, 29 Oktober 2026.
Berdasarkan data per 27 Oktober 2026, terdapat dua program bansos yang dapat diusulkan melalui agen Perlinsos, yakni Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Untuk BPNT, tercatat sebanyak 23.969 usulan. Dari jumlah tersebut, 15.495 usulan atau 64,65 persen masuk kategori berpotensi layak menerima bantuan. Sebanyak 7.545 usulan atau 31,48 persen dinyatakan tidak layak, sedangkan 929 usulan lainnya masih menjalani verifikasi pemerintah pusat.
Sementara itu, pengusulan PKH mencapai 22.727. Sebanyak 14.232 usulan atau 62,62 persen berpotensi layak menerima bantuan. Adapun 7.603 usulan atau 33,45 persen dinyatakan tidak layak dan 892 usulan lainnya masih menunggu hasil verifikasi.
Luluk menjelaskan, keterlibatan berbagai unsur masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung pelaksanaan program tersebut. Dari data yang disampaikan, Polri menjadi kelompok dengan jumlah agen terbanyak, yakni sekitar 935 orang.
Kelompok berikutnya meliputi masyarakat umum sebanyak 533 orang, BPNS 385 orang, BKIP Medan 329 orang, pendamping PKH 167 orang, perangkat desa 166 orang, operator SIKS-NG 68 orang, pendamping desa 67 orang, serta TNI sebanyak 65 orang.
Meski jumlah agen terus bertambah, Dinsos P3A Blora masih berupaya memperluas partisipasi masyarakat. Pembinaan direncanakan menjangkau 16 kecamatan dengan melibatkan pengurus RT/RW, dasawisma, kader posyandu, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
“Kami berharap masyarakat juga berperan aktif dan peduli terhadap tetangganya. Semakin banyak yang bergerak dan peduli, insyaallah semakin banyak saudara kita yang belum terbantu bisa menjadi terbantu,” katanya.
Untuk bergabung sebagai agen Perlinsos, masyarakat terlebih dahulu harus mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Setelah terdaftar, agen dapat mengajukan usulan bantuan dengan memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) calon penerima, informasi ID pelanggan listrik (ID PLN) jika tersedia, serta memilih jenis bantuan yang diajukan.
Bagi calon penerima yang tidak memiliki jaringan listrik, tersedia pilihan khusus dalam sistem untuk menyatakan kondisi tersebut. Selanjutnya, agen harus menjalani verifikasi wajah guna menyelesaikan proses pengusulan.
Luluk menegaskan, pengajuan melalui sistem tersebut tidak mengharuskan agen mengunggah dokumen berupa KTP, kartu PKH, maupun foto rumah. Adapun waktu verifikasi dapat berlangsung beberapa menit atau lebih lama, bergantung pada proses pemeriksaan sistem.
Ia berharap perluasan keanggotaan agen Perlinsos berjalan seiring dengan meningkatnya aktivasi IKD di masyarakat. Dengan demikian, warga dapat memanfaatkan layanan tersebut untuk mengusulkan bantuan bagi diri sendiri maupun membantu keluarga dan tetangga yang membutuhkan.
“Kalau IKD-nya sudah aktif, kemudian menjadi agen Perlinsos, masyarakat bisa memasukkan dirinya sendiri dan membantu tetangga atau saudaranya,” pungkasnya.
Jurnalis: Lingkar Network/Eko Wicaksono
Editor: Muslichul Basid
