PEKALONGAN, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan bersama Polres Pekalongan memperkuat persiapan pengamanan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026. Sebanyak 350 personel Polres Pekalongan disiapkan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama tahapan pemilihan yang dijadwalkan berlangsung pada 18 November 2026.
Kesiapan pengamanan tersebut ditandai dengan Apel Gelar Pasukan Operasi Aman Desa di Jalan Mandurorejo, Kajen, Senin pagi, 19 Oktober 2026. Kegiatan itu dihadiri Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, Sukirman, bersama jajaran kepolisian dan unsur terkait.
Sukirman mengapresiasi langkah Polres Pekalongan dalam mempersiapkan pengamanan Pilkades. Menurutnya, pelibatan berbagai unsur menjadi langkah strategis untuk memastikan proses demokrasi di tingkat desa berjalan aman dan tertib.
“Ini langkah yang saya kira cukup strategis, apalagi melibatkan seluruh stakeholder, seluruh kesatuan, yang artinya kemudian melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk sama-sama menjaga di desa kita,” katanya.
Ia berharap sinergi pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat mampu menjamin seluruh tahapan pemilihan berlangsung kondusif serta menghasilkan kepala desa yang memiliki kapasitas untuk menjalankan amanah masyarakat.
“Kita ingin Pemilihan Kepala Desa ini berlangsung dengan baik dan aman. Yang tidak kalah penting adalah menghasilkan pimpinan atau kepala desa yang memang layak mendapatkan amanah untuk membangun dan menyejahterakan desanya bersama Pemkab Pekalongan,” ucapnya.
Sukirman mengatakan Pemkab Pekalongan juga melakukan pemetaan kesiapan penyelenggaraan, mulai dari kepanitiaan tingkat desa hingga kecamatan. Persiapan anggaran dan koordinasi dengan tokoh masyarakat serta aparat keamanan turut dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan.
“Kami bersama Pak Kapolres sudah mapping kesiapan di masing-masing panitia dan terus kita cek. Kesiapan anggaran sudah disiapkan. Melalui aparat kecamatan, kepanitiaan tingkat desa, hingga tokoh-tokoh masyarakat, upaya konsolidasi terus kita jalankan,” terangnya.
Selain pengamanan, pihaknya berupaya mencegah praktik politik uang melalui sosialisasi dan rencana deklarasi damai yang melibatkan para calon kepala desa. Langkah tersebut ditujukan untuk menjaga integritas proses demokrasi di tingkat desa.
“Kampanye atau sosialisasi anti-money politic terus kita lakukan. Nantinya juga akan ada kesepakatan atau deklarasi damai bersama seluruh calon Kepala Desa. Ini adalah komitmen bersama dalam membangun demokrasi yang sehat,” katanya.
Sukirman juga mengimbau masyarakat agar tidak terpancing kekhawatiran berlebihan terkait potensi konflik antarpendukung. Ia memastikan pemetaan kerawanan telah dilakukan dan menekankan pentingnya penyelesaian masalah melalui musyawarah apabila terjadi perselisihan.
“Semua jajaran pengamanan sudah punya mapping yang jelas, jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan berlebihan. Ini bagian dari langkah antisipasi kita. Namun, bilamana nantinya tetap muncul gesekan di lapangan, kita akan mengedepankan solusi dan kebijakan melalui jalan musyawarah,” ucapnya.
Polres Pekalongan Siagakan 350 Personel
Kapolres Pekalongan, AKBP Zamrul Aini, menjelaskan bahwa Pilkades Serentak 2026 di Kabupaten Pekalongan akan digelar di 34 desa. Sebanyak 28 desa berada di wilayah hukum Polres Pekalongan, sedangkan enam desa lainnya masuk wilayah hukum Polres Pekalongan Kota.
Kapolres menyebut jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Kabupaten Pekalongan mencapai 88.738 orang. Adapun DPT di wilayah hukum Polres Pekalongan tercatat sebanyak 68.082 pemilih, dengan rincian 43.412 laki-laki dan 33.670 perempuan.
“Total DPT di wilayah Kabupaten Pekalongan sebanyak 88.738 pemilih. Khusus di wilayah hukum Polres Pekalongan terdapat 68.082 pemilih, dengan rincian 43.412 laki-laki dan 33.670 perempuan,” ujar Kapolres.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati, pemungutan dan penghitungan suara akan dilaksanakan pada 18 November 2026. Penetapan calon kepala desa terpilih dijadwalkan pada 19 November 2026, sedangkan pelantikan dan serah terima jabatan direncanakan berlangsung pada 28 Desember 2026.
Untuk mendukung pengamanan, Polres Pekalongan mengerahkan 350 personel dengan dukungan TNI melalui Kodim, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta Perlindungan Masyarakat (Linmas). Kolaborasi lintas instansi tersebut disiapkan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat selama proses pemilihan.
Sejumlah potensi kerawanan menjadi perhatian petugas, antara lain perselisihan antarpendukung, dugaan ketidaknetralan penyelenggara, politik uang, persoalan akurasi DPT, keamanan logistik pemilihan, serta sengketa hasil. Pemetaan khusus juga dilakukan pada wilayah yang memiliki calon petahana.
“Kami menekankan kepada seluruh anggota untuk melakukan deteksi dini, pemetaan potensi konflik, serta tindakan mitigasi yang cepat dan tepat. Seluruh petugas di lapangan wajib bekerja secara profesional, humanis, dan menjunjung tinggi slogan ‘Polisi Bersama Masyarakat’,” tegasnya.
Jurnalis: Fahri Alakbar
Editor: Muslichul Basid
