JEPARA, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara melibatkan kepala desa (kades), Babinsa TNI, dan Bhabinkamtibmas Polri dalam proses verifikasi data penerima bantuan sosial (bansos) pemerintah.
Kolaborasi lintas sektor ini menjadi bagian dari upaya memperkuat akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi acuan utama pemberian berbagai bantuan dari pemerintah.
Kegiatan pengarahan terkait verifikasi ini digelar di Pendopo Kartini Jepara pada Jumat (22/8/2025), diikuti oleh ratusan kepala desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas se-Kabupaten Jepara. Hadir sebagai narasumber Wakil Bupati M. Ibnu Hajar (Gus Hajar), Dandim 0719/Jepara Letkol (Arm) Khoirul Cahyadi, Kapolres Jepara AKBP Erick Budi Santoso, serta Kepala Dinsospermades Jepara Edy Marwoto.
Bupati Jepara, Witiarso Utomo (Mas Wiwit), menegaskan keterlibatan aparat desa dan keamanan merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, langkah tersebut untuk memastikan bansos diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan sesuai kategori desil 1 hingga 5 dalam klasifikasi kesejahteraan rumah tangga.
“Sekarang proses verval. Nanti ketika ada bansos maka bisa diverifikasi lagi oleh babinsa atau bhabinkamtibmas, dan kades atau petinggi” kata Wiwit dalam pengarahan tiga pilar di Pendopo Kartini Jepara pada Jumat, 22 Agustus 2025.
Jenis bantuan yang diverifikasi meliputi penerima PBI Jaminan Kesehatan (PBI JK), Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), hingga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Berdasarkan data Dinsospermades Jepara, tercatat lebih dari 58 ribu jiwa penerima PBI JK yang statusnya sudah tidak aktif, serta 9.191 unit RTLH yang memerlukan validasi.
Wiwit menegaskan bahwa verifikasi oleh tiga pilar ini akan mengeliminasi potensi penyalahgunaan data bansos.
“Sehingga tidak ada lagi penerima manfaat di luar data tersebut. Presiden ingin data bansos tidak jadi alat politik namun benar-benar untuk membantu yang tak mampu. Semisal tim sukses pilkada dimasukkan ke data itu, tak boleh,” tegasnya.
Dandim 0719/Jepara, Letkol (Arm) Khoirul Cahyadi, mengapresiasi langkah bersama ini dan mengajak seluruh elemen untuk menjaga kekompakan.
Ia menyebut, DTSEN yang akurat adalah kunci sukses program bansos di daerah.
“Kita memang bukan superman tapi kita super team yang baik. Mari terus bersinergi dan sekaligus jaga kondusivitas daerah,” ujarnya.
Senada dengan itu, Kapolres Jepara, AKBP Erick Budi Santoso, menekankan bahwa personel Bhabinkamtibmas siap membantu kepala desa dalam proses verifikasi.
Ia mengingatkan pentingnya menegakkan keadilan dalam penyaluran bantuan.
“Jangan sampai orang yang punya mobil atau motor sport menerima bantuan bantuan. Begitu juga sebaliknya,” katanya.
Jurnalis: Tomi Budianto
Editor: Rosyid
