BLORA, Lingkarjateng.id – Pembebasan lahan proyek Bendungan Karangnongko, Kabupaten Blora masih berjalan.
Kepala Desa Mendenrejo, Supari, menjelaskan bahwa koordinasi dengan Badan Pertanahan terus dilakukan untuk pencocokan data lahan yang terdampak proyek Bendungan karangnongko.
“Untuk desa kami sudah klir, hanya 22 KK beres semua. Tinggal eksekusi pembayaran,” kata Supari, Rabu, 6 Agustus 2025.
Proyek pembangunan Bendungan Karangnongko diperkirakan akan memakan lahan sekitar 392,37 hektare, dengan warga terdampak 538 kepala keluarga (KK).
Warga Blora Bakal Terima Ganti Untung Proyek Bendungan Karangnongko, Ini Syaratnya
Kasi pengadaan tanah dan pengembangan Kantor Pertanahan Blora, Atikah, menyebut Bendungan Karangnongko merupakan proyek strategis nasional dengan dua sumber anggaran. Pertama terkait yang ganti rugi yang bakal dibayarkan yakni melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
Kemudian untuk sumber dana yang kedua terkait dengan operasional pengadaan tanah yang berproses di APBN dari Kementrian PU.
“Target luas lahan yang terdampak 392,37 Hektare. Dan 906 bidang tanah yang terdiri dari lima desa,” paparnya.
Menurutnya luas areal yang terdampak itu bisa saja berubah dari luas perencanaan awal. Bisa berkembang dan bertambah.
“Karena memungkinkan ada saluran, ada penambahan bidang ditambah. Untuk itu bkamu dalam pelaksanaan hati-hati agar tepat,” tambahnya.
Proyek Bendungan Karangnongko Jadi Simbol Kerja Sama Pati dan Blora
Menurutnya, beberapa tahapan sudah dimulai, seperti penentuan lokasi (penlok) pada 2024, dan kini sedang tahap inventarisasi dan identifikasi berkas yuridis pengadaan tanah.
Ia merinci jumlah KK per desa yang terdampak. Di Desa Mendenrejo 22 KK, Desa Ngrawoh 146 KK, Desa Nginggil 141 KK, Desa Nglebak 179 KK, Desa Megeri 50 KK. Sehingga total ada 538 KK.
Sementara secara luasan, untuk di Desa Ngrawoh luas tanah kas desa (TKD) ada 1,05 Hektare dengan jumlah bidang 9. Kemudian tanah masyarakat seluas 46,99 hektare. Dengan jumlah bidang 285.
Kemudian ada tanah wakaf 0,03 kektare, dengan jumlah bidang satu. Dan aset perhutani luasan 2,71 Hektare dengan jumlah bidang 9.
Di Desa Nginggil yang terdampak yakni luas tanah kas desa (TKD) 1,82 hektare dengan jumlah bidang 8. Kemudian tanah masyarakat luas 31,55 hektare dengan jumlah bidang 159.
Kemudian tanah wakaf 0,05 Hektare dengan jumlah bidang 1. Untuk kawasan hutan ada 183,89 hektare. Sementara aset perhutani ada 0,47 hektare dengan tiga bidang.
Sementara di Desa Nglebak TKD ada 1,93 ha dengan jumlah bidang 4. Kemudian tanah masyarakat ada 65,12 ha dengan jumlah bidang 309. Tanah wakaf 0,01 ha dengan jumlah bidang 1. Dan aset perhutani 9,42 ha dengan jumlah bidang 11.
Terakhir Desa Megeri yang meliputi tanah kas desa terdampak 7,4 ha dengan jumlah bidang 7. Kemudian tanah masyarakat 36,02 ha dengan jumlah bidang 138. Kemudian tanah wakaf 0,01 hektare dengan jumlah bidang 1.
Secara akumulasi, dari lima desa itu tanah kas desa terdampak ada 12,20 hektare dengan jumlah bidang 28. Kemudian tanah masyarakat dengan luas 183,58 ha dengan jumlah bidang 905. Tanah wakaf 0,10 ha dengan jumlah bidang 4. Kawasan hutan 183,89 ha. Dan aset perhutani 12,60 ha dengan jumlah bidang 23.
Jurnalis: Hanafi
Editor: Ulfa
