REMBANG, Lingkarjateng.id – Wakil Bupati Rembang, Mochamad Hanies Cholil Barro’ menekankan pentingnya sinergi antara Bawaslu, pemerintah daerah, TNI-Polri, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kondusifitas demokrasi menjelang Pemilu 2029.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu bersama mitra kerja Bawaslu Kabupaten Rembang, yang digelar di salah satu hotel kawasan pantura, Senin, 15 September 2025.
“Penguatan kelembagaan apalagi di masa pemilu ini harus dilakukan. Karena strategis dan penting, apalagi bersama para stakeholder dan pegiat pemilu lainnya,” ujarnya.
Menurutnya, kelembagaan seperti mesin yang perlu dirawat secara berkelanjutan agar dapat bekerja optimal dalam mengawal proses demokrasi.
Wabup Hanies juga menilai kondisi demokrasi di Kabupaten Rembang relatif kondusif usai Pemilu maupun Pilkada 2024. Ia menilai hal itu tak lepas dari komunikasi intensif antar pemangku kepentingan.
“Secara nasional memang ada tren menurun, tetapi di Rembang saya pikir justru naik. Indikatornya, pasca Pemilu suasana tetap kondusif, berbeda dengan daerah lain yang ramai,” terangnya.
Ia juga menyoroti tantangan baru dalam penyelenggaraan Pemilu, terutama maraknya hoaks dan potongan video menyesatkan yang beredar di media sosial.
“Ke depan kami berharap pengawasan Pemilu tidak sekadar administratif, tetapi juga sebagai amanah konstitusional. Termasuk menghadapi tantangan di udara, seperti maraknya hoaks dan potongan video yang disebarkan netizen. Bawaslu harus ikut andil dalam menangkal penyebaran informasi palsu,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang, Totok Suparyanto, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan mandat dari Komisi II DPR RI yang ditujukan kepada seluruh Bawaslu kabupaten/kota di Indonesia.
“Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sekaligus menyerap seluruh aspirasi dari peserta,” jelasnya.
Totok menambahkan, masukan dari masyarakat akan menjadi bahan penting dalam menyusun strategi pengawasan ke depan demi terwujudnya Pemilu yang berintegritas dan tertib.
“Kami ingin mengetahui secara langsung bagaimana proyeksi tata kelola demokrasi ke depan. Pemilu dan pilkada mau seperti apa ke depannya, sehingga akan lebih manteb lagi ketika kita juga mendengar langsung dari Komisi II DPR RI,” pungkasnya.
Jurnalis: Muhammad Faalih
Editor: Sekar S
