REMBANG, Lingkarjateng.id – Pelaksanaan proyek pembangunan Jalan Lingkar Rembang-Lasem terancam gagal terealisasi. Lambatnya proses penggarapan Larap (Land Acquisition and Resetlement Action Plan) serta perubahan regulasi lebar jalan yang semula 20 meter menjadi 40 meter menjadi diduga menjadi penyebabnya.
Perubahan regulasi lebar jalan membuat anggaran dana pinjaman sebesar Rp100 miliar tidak cukup untuk pembebasan lahan yang disiapkan Pemkab Rembang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Rembang, Fahrudin menjelaskan bahwa anggaran untuk pembebasan lahan Jalan Lingkar Rembang-Lasem yang tersedia dari utang tidak cukup digunakan untuk spesifikasi jalan dengan lebar 40 meter dan panjang 24 kilometer. Dana utangan tersebut akan tetap disimpan di dalam rekening tampung Bank Jateng.
“Jadi kami evaluasi kembali. Kalau tidak cukup maka tidak memaksakan kehendak membuat Jalan Lingkar Rembang-Lasem. Pembebasan lahan tidak bisa dilakukan tahun depan. Hampir pasti Jalan Lingkar Rembang-Lasem gagal,” babernya.
Selanjutnya, Pemkab Rembang tengah menyiapkan proyek alternatif yang ditujukan untuk mengalihkan arus lalu lintas kendaraan besar yang melintas di kawasan Lasem Kota Pusaka. Karena proyek Jalan Lingkar Rembang-Lasem sebelumnya diupayakan untuk melindungi kawasan Kota Pusaka Lasem.
Fahrudin menerangkan, proyek baru tersebut adalah membuat jalan alternatif yang melewati Sungai Bagan. Tujuannya, kendaraan dari arah Pantura Semarang dan Surabaya tidak masuk ke kawasan Kota Pusaka Lasem.
“Pemikiran paling efisien, Bapak Bupati mencari terobosan paling mudah membuat jembatan di Sungai Babagan Lasem kemudian dihubungkan ke jalan yang sudah ada. Anggaran itu lebih efisien. Itu alternatif ketika Jalan Lingkar Rembang-Lasem gagal,” jelasnya.
Menurutnya, jika Pemkab Rembang tidak membuat jalan alternatif maka kepadatan lalu-lintas di Pantura bisa mengancam arsitektur kawasan Kota Pusaka Lasem. Apalagi, setelah pembangunan selesai, perawatan dan pemeliharaan kawasan Lasem Kota Pusaka diserahkan kepada Pemkab Rembang. “Intinya, alternatifnya adalah bagaimana kendaraan di Pantura baik dari Surabaya atau Semarang tidak melewati kawasan Kota Pusaka Lasem. Agar nilai seni Lasem Kota Pusaka terjaga,” pungkasnya. (Lingkar Network | Rendy Wibowo – Koran Lingkar)
