Pekalongan (lingkarjateng.id) – Pemkab Pekalongan berkomitmen penuh dalam percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Meski sejumlah target masih harus dikejar, namun ada perkembangan yang siginifikan dan menunjukkan tren positif.
“Perkembangannya cukup signifikan, namun memang ada beberapa target yang harus kita capai bersama,” kata Plt Bupati Pekalongan Sukirman usai Rapat Monitoring Progres dan Permasalahan KDKMP di Ruang Rapat Bupati, Jumat (10/4/2026).
Diketahui, Kodim 0710/Pekalongan sebagai leading sector, terutama pada penyediaan lahan. Kebutuhan lahan mencakup aset desa, kabupaten, hingga Perhutani. Namun sejumlah kendala, seperti kebutuhan pengurukan tanah serta proses perizinan lahan, khususnya di kawasan Perhutani.
“Lahan Perhutani ini kita coba lagi kita hitung karena lahan-lahan tersebut masih ada pohon-pohon yang memang terpaksa kita harus tebang. Otomatis ini membutuhkan anggaran,” terangnya.
Pemkab Pekalongan, lanjut Sukirman, siap memberikan dukungan menyeluruh, mulai dari regulasi, pembentukan tim, hingga penganggaran. Fokus anggaran diarahkan untuk kebutuhan teknis, seperti pengurukan dan verifikasi lahan.
“100 persen kita dukung, baik dari sisi regulasi, tim yang sudah lama kita bentuk, hingga anggaran,” tegas Sukirman.
Sementara itu, Dandim 0710/Pekalongan Letkol Arm Ihalauw Garry Herlambang menyampaikan, hingga Juli 2026 pemerintah menargetkan pembangunan 35.000 KDKMP. Di Kabupaten Pekalongan, ditarget 200 titik, namun masih terdapat kekurangan sekitar 68 lokasi.
“Pak Plt. Bupati beserta kepala dinas terkait sudah sangat mendukung untuk mencari, memetakan lahan-lahan yang kurang. Tadi sudah kita saksikan bersama, sudah ada beberapa lahan yang dipaparkan tadi untuk memenuhi kekurangan lahan,” jelasnya.
Menurutnya, upaya pemetaan lahan terus dilakukan bersama pemerintah daerah guna memenuhi target tersebut. Ia juga mengakui kendala utama relatif seragam di berbagai wilayah, yakni pengurukan lahan dan proses perizinan, khususnya dari Perhutani.
“Ini sudah di lapangan hampir semua sama, Kodim atau wilayah sama, semua wilayah juga sama kendalanya yakni pengurukan dan harus menggunakan proses perizinan, yaitu dari Perhutani. Kami menunggu proses dari Perhutani, sembari menyesuaikan regulasi yang ada,” katanya.
Pihaknya tetap optimistis target dapat tercapai tepat waktu. “Optimis. Dari hasil rapat tadi semua sudah mendukung. Kami dengan Pak Plt. Bupati bersama jajaran langsung memetakan lahan-lahan yang masih belum ada,” pungkasnya. ***
Jurnalis : Fahri Akbar
Editor : Fian
