SEMARANG, Lingkarjateng.id – Dampak dari ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran mulai dirasakan kinerja ekspor Jawa Tengah. Hal tersebut dilihat dari catatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Tengah mengenai penurunan nilai ekspor sekitar 7,23 persen atau setara dengan 300 juta dolar AS pada periode terbaru akibat kondisi global tersebut.
Kepala Disperindag Jateng, July Emmylia, mengungkapkan penurunan nilai ekspor yang mulai terasa sejak sebulan terakhir ini juga dipicu oleh terganggunya jalur distribusi dan menurunnya permintaan dari negara-negara tujuan utama, khususnya pasar Amerika Serikat dan Timur Tengah.
“Kalau ekspor, baru bulan ini terasa dampaknya. Terdampaknya itu sekitar 7,23 persen akibat perang itu. Mungkin sekitar 300 juta dolar, bukan kerugian tapi menurun nilainya. Tentu di Amerika karena mayoritas negara tujuan ekspor kita itu di Amerika. Kemudian juga yang di Timur Tengah mulai terdampak, terutama tekstil dan produk tekstil,” ujar Emmy, Rabu, 8 April 2026.
Meski begitu, Pemprov Jateng masih bisa bernafas lega, meskipun permintaan dari Amerika dan sebagian Timur Tengah melemah, namun ekspor di sektor makanan ke Arab Saudi untuk kebutuhan jemaah haji yang cenderung mengalami peningkatan.
“Untuk di Arab Saudi alhamdulillah stabil bahkan cenderung meningkat terkait dengan ekspor untuk makanan haji. Kalau yang ditanya terkait pasokan, harga, dan stok bahan pokok sampai dengan saat ini aman. Mudah-mudahan tidak ada pengaruh dari perang karena saat ini harga BBM masih normal,” jelasnya.
Selain itu untuk langkah antisipasi jika nantinya terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akibat konflik tersebut sehingga memicu kenaikan harga barang lainnya, Pemprov Jateng kini mendorong para pelaku industri untuk mulai melirik pasar Eropa sebagai alternatif tujuan ekspor.
“Yang kita upayakan adalah substitusi atau pengembangan tujuan pasar. Saat ini kita dorong ke Eropa. Di Eropa itu banyak ketentuannya, sangat fokus pada isu lingkungan, termasuk sertifikat EUDR. Ketika sudah punya sertifikat itu maka masuknya pasar Eropa akan lebih mudah. Kita ada kliniknya, ada sertifikatnya. Yang kita dorong itu adalah yang belum green industry untuk beralih,” lanjut Emmy.
Terkait dukungan bagi pengusaha, Emmy menyebut pemerintah daerah lebih fokus pada pemberian fasilitasi transformasi menuju industri ramah lingkungan (green industry).
Menurutnya, kebijakan mengenai insentif ekspor merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Kalau insentif kompensasi belum ada, karena dampaknya juga belum terlalu signifikan. Yang kita lakukan kita memberikan fasilitasi untuk bertransformasi ke green industry,” pungkasnya.
Jurnalis: Syahril Muadz
Editor: Rosyid
