PATI, Lingkarjateng.id – Komitmen Kabupaten Pati dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) mendapat pengakuan di tingkat nasional. Hal itu sejalan dengan penghargaan UHC Awards 2024 yang diterima Kabupaten Pati melalui Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro di The Krakatau Grand Ballroom, Jakarta Timur, pada Kamis, 8 Agustus 2024.
Penghargaan UHC Awards 2024 tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin kepada sejumlah perwakilan kepala daerah, termasuk Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro.
Pj Bupati Pati Henggar menjelaskan bahwa UHC merupakan konsep pembangunan kesehatan global yang memastikan setiap individu memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif, dan bermutu tanpa adanya hambatan finansial.
Di Indonesia, imbuh Pj Bupati Pati, UHC ini diwujudkan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Henggar pun lantas menyampaikan rasa syukurnya atas penghargaan tersebut. Menurutnya, UHC Awards 2024 diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilannya melindungi masyarakat Pati melalui program JKN.
“Penghargaan UHC ini tentu akan menjadi motivasi bagi Pemkab untuk terus berinovasi dalam layanan kesehatan dan memperkuat sistem kesehatan masyarakat di masa depan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Pati Wahyu Giyanto, saat diwawancara Tim Liputan Prokompim Setda Pati pun menyatakan rasa syukurnya atas penghargaan yang diterima Kabupaten Pati.
“Dengan penghargaan UHC ini, diharapkan masyarakat tidak akan kesulitan lagi dalam mendapatkan layanan kesehatan, dan tentunya kemudahan akses menjadi tujuan kita bersama,” ujar Wahyu Giyanto.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Pati juga berharap penghargaan UHC ini bisa menjadi motivasi bagi Kabupaten Pati untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta memperkuat komitmen dalam memberikan akses kesehatan yang lebih baik dan merata bagi seluruh warga.
Sebelumnya, Wapres Ma’ruf Amin, dalam pidato penyerahan UHC Awards 2024, mengaku mengapresiasi target UHC di Indonesia yang telah terwujud di atas 98 persen dari total penduduk, dengan lebih dari 275 juta jiwa terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
“Pencapaian ini tidak lepas dari peran sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan seluruh pemerintah daerah,” ujarnya
Namun, Wapres mengingatkan evaluasi tetap diperlukan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan program ini. Terutama terkait permasalahan tunggakan peserta JKN-KIS dari kalangan mampu dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang macet.
“Saya berharap permasalahan ini tidak akan menghambat upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas serta kemudahan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan,” tuturnya.
Senada dengan Wapres, Menko Muhadjir Effendy yang juga berpidato dalam acara tersebut juga menyatakan bahwa capaian 98 persen UHC ini tentu sebuah prestasi yang luar biasa bagi Indonesia.
“Kendati begitu, tidak ada artinya jika tidak menunjukkan seluruh rakyat Indonesia telah mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam sambutannya melaporkan terkait kepesertaan JKN yang meningkat dari tahun ke tahun dengan capaian di atas 98 persen dari total penduduk.
Selain itu, sebanyak 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota (96 kota dan 364 kabupaten) berhasil mewujudkan UHC di wilayahnya, dengan cakupan kepesertaan semesta JKN lebih dari 95 persen dari total penduduk.
“Sampai dengan 1 Agustus 2024, tercatat cakupan perlindungan kepesertaan Program JKN telah mencapai 276.520.647 jiwa atau lebih dari 98% dari total penduduk yang semester 1 tahun 2024 sejumlah 281.603.800 jiwa,” paparnya. (Lingkar Network | Lingkarjateng.id)
