BLORA, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora berupaya meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) untuk mewujudkan good governance.
Bupati Blora, Arief Rohman, mengakui bahwa penilaian terkait SAKIP, RB, dan ZI masih belum bagus sehingga pihaknya mengajak seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Blora untuk konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada Kamis, 25 Januari 2024.
“Saya dan rombongan kepala OPD full team. Nanti akan di-coaching teman-teman dari KemenPAN RB, jadi memang kita ingin serius tentang hal ini. Terus terang penilaian di Pemkab Blora terkait SAKIP, RB, dan ZI, belum bagus. Masih perlu kita dorong dan tingkatkan,” ujarnya.
Bupati Arief menjelaskan, terhitung sejak 2018 nilai SAKIP Pemkab Blora mendapatkan predikat B dengan nilai 60,35. Lalu pada akhir tahun 2023 tetap dalam predikat B dengan nilai 65,40.
Demikian halnya dengan nilai RB sampai dengan akhir tahun 2022 masih mendapatkan predikat CC dengan nilai 59,23. Sedangkan ZI Kabupaten Blora, belum mendapatkan predikat WBK/WBBM.
“Melihat kondisi itu, kita berharap kedepan pencapaiannya bisa ditingkatkan. Indikator-indikator yang ada terus ditingkatkan, dan kami yakin semua OPD pasti bisa serta mohon komitmennya,” terangnya.
Oleh karena itu, Bupati Arief minta agar Kemenpan RB bisa mendampingi dan memberi arahan kepada seluruh Kepala OPD dan camat jajaran Pemkab Blora agar bisa meningkatkan kinerja pemerintahan.
Salah satunya melalui sesi pendampingan coaching clinic dengan narasumber dari Kemenpan RB yang berlangsung 25 – 26 Januari 2024 di Hotel Grand Kemang, Jakarta. Lewat pendampingan tersebut diharapkan seluruh OPD bisa memiliki pemahaman untuk meningkatkan capaian-capaian pada SAKIP, RB, ZI.
“Ini sebuah bentuk komitmen kami. Untuk itu saya minta kepada seluruh perangkat daerah atau yang mewakili untuk benar-benar serius, dan mengerti. Ketika kepala daerah sudah punya komitmen pada hal tersebut, harus juga diikuti komitmen kepala OPD. Harapan kita untuk bisa naik kelas insyaAllah bisa,” tandasnya.
Terpisah, Deputi RB Kunwas Kemenpan RB, Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si, berpesan agar setelah kegiatan pendampingan dari Kemenpan, Pemkab Blora bisa melakukan tindak lanjut dengan hasil yang konkret. Termasuk juga bisa dimonitoring
“Saya kira kalau Bapak Bupati sudah bergerak ini tentunya ini jadi sebuah komitmen bagi Pemkab Blora,” terangnya. (Lingkar Network | Hms – Lingkarjateng.id)
